Pesan Pemprov ke Pendatang: Pastikan Punya Pekerjaan Agar Tak jadi PMKS di Jakarta

Warga pendatang diprediksi bakal memenuhi Jakarta usai libur Lebaran 2023. Biasanya para pemudik akan mengajak sanak saudara untuk bersama-sama mengadu nasib di ibu kota.

Menanggapi fenomena tersebut, Pemprov DKI melalui Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengimbau para pendatang sudah memiliki pekerjaan pasti atau setidaknya ada keahlian yang dimiliki.

Jika tidak, dikhawatirkan para pendatang itu malah akan menjadi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang kerap terjadi usai arus balik Lebaran 2023.

"Pastikan sudah memiliki pekerjaan pasti dan/atau keahlian, agar tidak menjadi PMKS di Kota Jakarta," kata Budi dalam keterangan tertulisnya dikutip Antara Minggu (30/4).

Jakarta ke depan, kata Budi, akan bertransformasi menjadi kota global layaknya kota-kota maju lainnya di dunia.

"Setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta menjadi pusat ekonomi-bisnis, sosial dan budaya," ucap Budi.

Saat ini, jelas Budi, pihaknya akan melakukan pendataan bagi pendatang baru di Jakarta menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berdasarkan data Disdukcapil DKI Jakarta pada 26-28 April 2023, total pendatang baru yang telah tercatat sebanyak 865 orang. Sebanyak 848 orang migrasi permanen dan 17 orang migrasi non-permanen.

Pendataan pendatang baru, kata Budi, menjadi bagian dari dari program nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.

Penyusunan kebijakan ini mengacu kepada data kebijakan pengendalian (driven policy) yang selaras dengan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data.

Selain itu, Disdukcapil DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan arus migrasi pendatang baru serta berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

"Berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta untuk menjaga Jakarta menjadi kota yang layak huni, aman, dan nyaman bagi warganya," jelas Budi.

Untuk proses kontrol sosial, Pemprov melalui Disdukcapil menggandeng pengurus RT/RW dan kader Dasawisma (PKK).

Pengurus RT/RW dan kader Dasawisma akan memantau langsung bagi pendatang yang tidak lapor, maka akan ditegur dan diminta lapor diri segera ke kelurahan.