Belum Putuskan Nasib Pembangunan LRT Fase 2, Heru Pilih Fokus Urus Banjir & Macet

Masa jabatan Heru hanya dua tahun. Mengisi kekosongan kursi gubernur DKI sambil menunggu jadwal pilkada serentak pada 2024 mendatang.

Oleh Lydia Fransisca - Reporter

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih pikir-pikir akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta tahap dua yang direncanakan tahun depan. Sebab, pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023, tidak penganggaran terkait LRT.

"Nanti kita lihat apakah itu bisa kita lanjutkan. Nanti kita lihat anggaran di DKI," kata Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10).

Selama dua tahun ke depan, Heru memilih fokus pada program-program penanganan banjir, macet dan tata ruang serta menjaga perekonomian tetap stabil dalam menghadapi resesi di 2023.

"Kita lihat yang terpenting tadi," katanya.

Sedangkan untuk pembangun LRT fase kedua, katanya, masih mungkin dilanjutkan gubernur terpilih pada Pilkada 2024 nanti.

"Kan bisa juga dilanjutkan oleh periode Gubernur berikutnya, periode 2024," ujar Heru.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan perhatiannya mengenai transformasi transportasi di Jakarta kepada Menteri Pendidikan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (24/10).

Khusus proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT), Heru Budi memutuskan bakal segera membahas detai hal tersebut. Termasuk pembiayaannya, yang akan disinkronkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

"Berikutnya adalah terkait dengan tadi ada LRT dan MRT, Saya konsen di arah itu dan tadi sudah banyak dibahas termasuk detail. Dan kami akan lakukan sinkronisasi terkait dgn pembiayaan di APBD 2023," kata Heru.

Kendati demikian, Heru tak merinci lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dipakai. Dia mengatakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) telah dibuat. Bersama DPRD, Heru tinggal menajamankan nilai anggaran yang diperlukan.

"Ya bisa penambahan. Ya nanti kami bahas dulu dengan DPRD," ujar Heru.

Heru kemudian meminta izin kepada Menhub hingga Dirjen agar dapat terus berkomunikasi untuk mewujudkan rencana ini. Dia mengaku masih banyak pekerjaan rumah ibu kota yang perlu ditindaklanjuti dan dipelajarinya secara detail.

"Terakhir, banyak PR-PR yang perlu harus saya tindak lanjuti dari Pak Menteri dan saya rasa tidak jadi masalah, tinggal nanti secara bertahap ada prioritas yang lebih dulu yang tadi saya sampaikan," jelas Heru.