Mendagri soal Anies masih 'jomblo': Menganggu atau tidak, yang merasakan gubernurnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra segera menentukan nama pengganti Sandiaga Uno untuk menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Ya saya tidak bisa memaksa. Saya hanya mengingatkan pada DPRD, pada Pak Gubernur, segera diproses, tapi kan tergantung partai pengusung. Partai pengusungnya saja belum satu (suara)," ujar Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/11).

Menurut Tjahjo, sejauh ini memang belum ada aturan resmi terkait percepatan penggantian kursi kepala daerah yang ditinggalkan. Namun akan lebih baik jika kursi kepala daerah tak ditinggalkan lama.

"Apakah dengan satu orang (kepala daerah) itu mengganggu atau tidak, ya saya kira yang merasakan gubernurnya," kata Tjahjo.

Politisi PDIP ini memahami Gubernur Anies Baswedan tak bisa memaksa untuk segera mendapatkan pendamping untuk memimpin Ibu Kota. Sebab, keputusan tetap ada pada partai pengusung.

"Pak Anis juga enggak bisa memaksa, tergantung bagaimana kesepakatan di dua partai di situ," kata dia.

Pimpinan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menggelar pertemuan di Kantor DPD Gerindra Jakarta Pusat, Senin (5/11). Pertemuan ini guna menyusul calon kader untuk mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan secara tertutup itu menghasilkan kesepakatan. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohammad Taufik mengatakan, salah satu poinnya yakni kedua partai koalisi sepakat membentuk Badan Bersama untuk menjaring calon-calon akan diusulkan ke DPRD Jakarta.

"Gerindra DKI Jakarta mengamankan kebijakan Ketua Umum Prabowo berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kami sepakat membuat suatu badan yang dibuat bersama untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon-calon Wakil Gubernur yang diusulkan kepada DPRD melalui DPRD Jakarta," katanya, Senin (5/11).

Dia menjelaskan, masing-masing partai akan menunjuk perwakilannya untuk menjadi anggota di Badan Bersama. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, dari masing-masing partai nantinya akan menaruh dua perwakilan dalam tim tersebut.

"Intinya anggotanya ada dari Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terserah utusannya Gerindra mau nunjuk ahli monggo, PKS mau nunjuk ahli monggo. Tapi badan diakui bersama," jelasnya.
Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Syakir Purnomo memastikan nama-nama yang diserahkan ke Badan Bersama seluruhnya adalah kader PKS.

"Berkenaan kursi Wagub DKI Jakarta, InsyaAllah ada badan bersama untuk fit and proper test. Kemudian, sudah disepakati bahwa kursi itu dimandatkan kepada PKS," jelasnya.

Ketika disinggung, Partai Gerindra tidak memiliki peluang di kursi Wagub DKI, Syakir kembali mempertegas.

"Tadi sudah jelas tadi beliau (Taufik) menyampaikan mengamankan kebijakan Ketua Umum Partai. Maka nama yang disampaikan di fit and proper test adalah nama dari PKS dan akan keluar dua nama yang diusulkan ke DPRD. Dua nama itu dari PKS. Tapi, nanti bisa jadi di fit and proper test PKS usulkan dua atau empat nama," tandas dia.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com