PAN DKI Jakarta kecam bagi-bagi sembako di Monas berujung maut

Para politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dari DKI Jakarta mengecam pembagian sembako di Monas pada Sabtu (28/4) lalu yang berujung maut. Dua anak diketahui meninggal dunia karena ikut datang ke acara tersebut.

Salah seorang politikus PAN, Euis Petty Fatayati, menyampaikan pembagian sembako merupakan kegiatan mulia tapi dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan usaha-usaha yang mulia sehingga tidak menyebabkan insiden dan jatuh korban.

"Peristiwa itu ternyata memakan korban dan saya sangat prihatin," ujarnya di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

Seharusnya ada pengaturan antrean saat pembagian sembako berlangsung. Di mana baris antrean untuk laki-laki, perempuan, dan lansia dipisah. Korban berasal dari keluarga miskin dan menurutnya merupakan potret ibu kota saat ini. "Sangat miris dan sangat menyakitkan," ujarnya.

Eggy Sudjana mempersoalkan izin panitia penyelenggara pembagian sembako yaitu Forum Untuk Indonesia. Izin kegiatan itu dimohonkan oleh Dave Revano Santosa pada 16 Maret 2018. Dalam permohonan izin disebut akan diselenggarakan pesta rakyat dan budaya yang di dalamnya diliputi bakti sosial, parade seni budaya dan ibadah umat Kristiani yang akan diselenggarakan pada 28 April.

"Penyimpangan hukum dan pelanggaran serius menurut saya. Bahkan sampai ada korban dua bocah meninggal terinjak-injak," ujarnya.

Menurutnya kegiatan itu juga disisipi kampanye karena dilakukan pendukung Jokowi. "Saudara Dave ini sangat jelas berkampanye mendukung Jokowi," ujarnya.

Kasus kematian dua anak ini telah dilaporkan ke polisi. Eggy khawatir polisi tak memproses laporan tersebut. Pihaknya juga meminta keterangan resmi dari Gubernur DKI Jakarta perihal proses penerbitan izin acara tersebut. Berdasarkan konfirmasinya ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, panitia meminta izin untuk menyelenggarakan festival.

"Kok bagi-bagi sembako. Bagi orang miskin yang lemah iman pasti bisa terjadi pemurtadan," kata dia.

Politikus PAN lainnya, Candra Tirta Wijaya mendesak Pemprov DKI Jakarta membentuk tim investigasi dan dipimpin langsung Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta, Bambang Widjayanto. "Tim investigasi untuk bisa melihat siapa yang bertanggung jawab dan panitianya apa motivasinya dan siapa penyandang dana di belakangnya. Kalau ada orang-orang yang terlibat harus diusut tuntas dan diumumkan," jelasnya.