Ini tanggapan Ahok Pasar Taniwan banjir saat ditinggal cuti

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak percaya jika sejak dirinya cuti terjadi banyak keluhan soal Jakarta. Salah satunya soal terjadinya genangan air yang lama surut di Pasar Taniwan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, biasanya hal semacam itu tidak pernah terjadi selama dirinya aktif menjadi gubernur DKI. Sebab dirinya selalu mengupayakan agar genangan air yang terjadi segera surut."Nanti kita cek saja. Itu kan masalah kadang-kadang pompa terlambat dihidupin, operatornya mungkin. Kita enggak tahu, kita cek dulu," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).Sebelumnya, Nasir, seorang warga Pasar Taniwan RT 07 RW 05 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengeluh pada Cagub nomor urut 3, Anies Baswedan bahwa di daerahnya masih menjadi langganan banjir. Dia mengaku selama Ahok masih aktif menjabat, ada petugas damkar ketika banjir membantu menyedot air.Biasanya banjir di wilayahnya itu dalam 4 jam tak ada lagi genangan air masuk rumah warga. Sayangnya hal itu tak lagi terjadi ketika Ahok cuti kampanye Pilgub DKI 2017. Saat hujan turun tempat tinggalnya kembali banjir dan tak ada petugas damkar menyedot air. Akibatnya air pun menggenang hingga berhari-hari."Di sini waktu banjir cuma 3-4 jam, karena di sana ada mobil pemadam dari damkar yang nyedot air pas banjir. Tapi pas Pak Gubernur enggak aktif di sini banjir berhari-hari. Pas dicek sudah enggak ada lagi petugas yang nyedot airnya," cerita Nasir saat Anies Baswedan blusukan di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (28/11).Mendapat keluhan itu, Anies mengatakan bila terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang, dia berjanji akan melakukan pembenahan. Anies menuturkan bila perubahan harus dilakukan bukan hanya kebijakannya saja tetapi juga sistemnya."Yang harus kita ubah sistem kerjanya. Supaya siapa yang memimpin, siapa kadisnya itu semua bisa berjalan. Sekarang kan tergantung ditongkrongin apa enggak kerjanya," kata Anies.Anies menuturkan semua program dan penanggungjawab setiap program akan dipublikasikan. Termasuk foto dan kontak bisa dihubungi. Sehingga bila terjadi sesuatu warga bisa langsung menghubungi pihak bertanggungjawab. Tak perlu lagi laporan kepada gubernur."Semua program yang ada di kelurahan ada di handphone. Semua yang bertanggungjawab foto dan nomornya bisa langsung dihubungi," ujar Anies."Yang kita tahu kan cuma tahu kan cuma gubernurnya, wali kotanya ada yang tahu enggak? Kalau mau jadi pejabat ya harus mau dipublikasikan," sambung Anies.Anies juga menceritakan pengalamannya tersebut pernah dicoba untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Pengalaman saya waktu masih Mendikbud, semua Kadis di tiap daerah harus mau dipublikasikan mulai dari foto alamat rumah sampai nomor kontak. Jadi setiap ada masalah enggak perlu laporan ke menteri," terangnya.