Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi realistis dan pragmatis. Dia menilai, pulau tersebut sudah terjadi reklamasi dan mengeluarkan ongkos yang banyak. Dan faktanya kata JK, para pengusaha membangun dengan izin pemerintah yang lama.

"Ya kita harus realistis dan pragmatis, mereka sudah reklamasi dengan biaya triliunan. Dan sudah terjadi, tidak mungkin lagi dibongkar, siapa yang mau bongkar. Kenyataan mereka sudah membangun dengan izin pemerintah yang lama ya," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (25/6).

Menurut JK, Anies sudah sesuai dengan ketentuan. Sebab pulau yang sudah direklamasi tidak mungkin dibongkar kembali. Dia juga menilai, Anies menerbitkan izin tersebut agar para pengusaha tidak merugi terlalu jauh.

"Jadi mereka bikin aturan-aturan. Jadi ini suatu tindakan pragmatis saja, juga tidak ingin merugikan pengusaha terlalu jauh. Yang belum tidak diizinkan. Yang sudah terjadi tentu berdasar izin yang ada, maka silakan. Jadi penerbitan IMB itu dengan dasar seperti itu," ungkap JK.

Kontribusi tambahan 15 persen yang hilang akibat penerbitan IMB, kata JK sudah mempunyai kebijakan lain. Yaitu, Anies memberikan 65 persen lahan Pulau Reklamasi untuk kepentingan umum.

"Ya kan DKI hanya memberikan kepada pengembang. Kalau tidak salah cuma 35 persen ya. 65 Persen nanti diberikan kepada rakyat. Jadi tidak juga 100 persen," ungkap JK.