Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Enaknya PNS DKI tiap bulan bawa pulang Rp 13 juta hingga Rp 70 juta

Enaknya PNS DKI tiap bulan bawa pulang Rp 13 juta hingga Rp 70 juta PNS DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Sungguh enak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saban bulan, PNS DKI bisa membawa pulang uang ke rumah paling sedikit Rp 13 juta. Pendapatan PNS DKI mungkin terbilang paling besar di antara provinsi di seluruh Indonesia.

Besarnya gaji PNS DKI tersebut diklaim sebagai program keberhasilan reformasi birokrasi dan transparansi yang dilakukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut Ahok, selama dua tahun menjadi gubernur DKI, dia sudah menjalankan program reformasi birokrasi dengan transparansi sistem anggaran, peningkatan mutu pegawai negeri sipil, dan bersih-bersih birokrasi.

"Kita temukan banyak PNS bersyukur bangga jadi PNS DKI karena digaji baik. Paling bawah Rp 13 juta, paling tinggi Rp 70 juta," ungkap Ahok dalam debat pemimpin Jakarta yang diselenggarakan Kompas TV, di Djakarta Theatre, Kamis (15/12) kemarin.

Ahok mengaku, reformasi birokrasi tidak bisa selesai hanya dalam waktu lima tahun. Melainkan membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun dan anak-anak muda yang potensial siap dijadikan birokrat yang lebih baik.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meluruskan ucapan Ahok. Angka Rp 13 juta yang dimaksud Ahok bukanlah gaji pokok, melainkan total uang yang dibawa pulang PNS ke rumah setiap bulannya.

"Kalau gaji, standar nasional. Enggak ada kewenangan DKI mengatur, jadi kewenangannya kita mengatur Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD)-nya saja," kata Sumarsono, di Balai Kota, Jumat (16/12).

Sumarsono membenarkan jika penghasilan terkecil PNS DKI bisa mencapai Rp 13 juta rupiah. Apalagi nilai itu bisa tercapai jika tunjangan kepegawaian daerah (TKD) yang diperoleh besar.

"Dari TKD sebenarnya ada dua pola, dapat TKD tapi yang lain-lain hilang, dan enggak dapat TKD tapi yang lain-lain dapat," ungkapnya.

Sumarsono menerangkan, yang dimaksud lain-lain seperti uang makan, uang transportasi jika ditugaskan ke lapangan, uang insentif, dan tunjangan.

"Jadi yang dapat TKD tunjangan pokoknya 0 (nol). Ada lagi yang lain tanpa TKD tapi semua masih dapat, ada honor masih ada uang makan uang keluar, yaa banyaklah tunjangan yang lainnya," tandasnya.

(mdk/sho)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.

Baca Selengkapnya
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS

Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS

Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya