Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kinerja Satgas Tingkat RT/RW yang Tak Maksimal

Kamis, 22 Juli 2021 09:22 Reporter : Merdeka
Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kinerja Satgas Tingkat RT/RW yang Tak Maksimal Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak mengaku setuju dengan pernyataan Satgas Covid-19 yang menilai warga di Ibu Kota tidak patuh dengan protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan seringkali dia jumpai di wilayah tempat tinggalnya di Kelurahan Lagowa, Jakarta Utara. Banyak masyarakat berkumpul tanpa menggunakan masker.

"Saya ketemu tuh bapak-bapak berkumpul ada enam orang, ngopi, enggak pakai masker, enggak jaga jarak. Ibu-ibunya juga demikian, apalagi anak-anaknya," kata Johnny saat dihubungi, Kamis (22/7).

Menurut dia, penambahan tenaga kesehatan hingga kapasitas tempat tidur di RS rujukan tidak diiringi dengan kepatuhan masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Johnny juga mempertanyakan terkait kinerja Satgas Covid-19 tingkat RT dan RW yang tidak berjalan maksimal.

"Selama ini katanya dibentuk satgas-satgas RT, RW, tetapi itu enggak jalan. Padahal saya sudah katakan, enggak akan mampu pemerintah kita ini, apalagi Pemprov DKI Jakarta mengatasi ini kalau hanya dari sisi pandangan," ucap dia.

Lanjut dia, keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengendalian pandemi Covid-19. Sebab saat ini penularan sudah terjadi di permukiman warga.

Karena hal itu, Johnny meminta Pemprov DKI perlu melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat untuk pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan.

"Tidak cukup hanya RT-RW, tapi juga libatkan posyandu, dasawisma, ibu-ibu jumantik, dan tokoh masyarakatnya. Kita bikin semacam pengawasan keliling di setiap RW, seperti siskamling. Kita pernah punya reputasi yang baik untuk itu," ucap dia.

Sebelumnya, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, mengungkapkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan protokol kesehatan (prokes) seluruh daerah selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Hasilnya, masih ada 26 persen desa/keluruhan di Indonesia yang tidak patuh terhadap penerapan prokes selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Terdapat 26 persen desa/kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjalankan prokes memakai masker serta 28 persen dalam menjaga jarak," kata Wiku lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Sementara untuk kepatuhan prokes di tingkat daerah, Banten dan DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling abai dalam hal memakai masker dan menjaga jarak.

"Desa/kelurahan yang tidak patuh memakai masker, paling banyak di Banten sebanyak 28,57 persen. Sedangkan desa/kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan paling banyak yaitu 48,26 persen atau hampir setengah kelurahan di DKI," ungkap Wiku.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com [eko]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPRD DKI
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini