Follow
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan Wakilnya Anwar Usman berjabat tangan usai pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1). Ketua MK Arief Hidayat bersama wakilnya Anwar Usman akan menjalani tugasnya selama periode tahun 2015-2017.
Arief Hidayat dan Anwar Usman resmi jadi pimpinan MK
Mahkamah Konstitusi
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Suasana pelantikan saat Arief Hidayat mengambil sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membacakan sumpah jabatan saat pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Arief Hidayat menandatangani surat usai pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua MK yang baru di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Arief terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MK untuk periode 2015-2017. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MK.
Wakil Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menandatangani surat usai pengambilan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak turut hadir dalam acara pelantikan ketua dan wakil MK yang baru di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Arief Hidayat usai pelantikan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Anwar Usman usai pelantikan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/1).
Rekomendasi
Mahkamah Konstitusi
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.
Baca Selengkapnya
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan
Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa
Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.
Baca Selengkapnya
Pencabutan Uji Materiil KUHP
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
UU TNI
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
UU TNI
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer
profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
MK
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca Selengkapnya
IKN
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN
Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
PDIP
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN
PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Jakarta Ibu Kota Sah
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca Selengkapnya
IKN
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara
Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya