ICW
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) membawa replika balsem dan uang kerokan raksasa saat mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (13/12). Replika balsem dan kerokan raksasa ini akan diberikan kepada ketua MK sebagai simbol agar MK tidak 'masuk angin' saat mengambil keputusan terhadap 8 permohonan Judicial Review Undang-undang Tipikor yang dinilai dapat melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan replika balsem dan kerokan antikorupsi saat mendatangi Gedung MK, Jakarta, Jumat (13/12).
Balsem itu berupa ember berwarna hitam dan terdapat tulisan 'Balsem anti korupsi mengobati gejala masuk angin dalam mengambil keputusan' dan uang kerokan raksasa terbuat dari kardus.
Seorang aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) membawa balsem dan kerokan saat mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/12).
Ketua MK Hamdan Zoelva (kanan) saat menerima kedatangan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/12).
Sekjen MK Janedjri M Gaffar (kanan) menerima hadiah replika balsem dan uang kerokan raksasa dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan
Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi