Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal kepada Ketua House of Commons (DPR) Nancy Pelosi dan fraksi Partai Demokrat karena mereka menolak proposalnya untuk mengakhiri penutupan pemerintahan atau government shutdown yang telah berjalan selama 29 hari.

Proposal yang ditawarkan Trump berupa perlindungan sementara kepada beberapa imigran tak berdokumen di perbatasan AS - Meksiko. Sebagai gantinya, Trump berharap agar DPR menyetujui anggaran USD 5,7 miliar yang ia inginkan untuk membangun tembok perbatasan.

Tapi DPR AS yang diketuai oleh Pelosi dan didominasi oleh fraksi Demokrat yang beroposisi, menolak usulan Trump. Sang presiden kemudian murka, menuduh Pelosi bersikap "tidak rasional" karena menolak tawarannya.

"Nancy Pelosi telah bertindak sangat tidak rasional dan telah melangkah terlalu jauh ke --spektrum ideologi politik sayap-- kiri sehingga dia sekarang secara resmi menjadi seorang Demokrat Radikal. Dia sangat ketakutan dengan 'kelompok sayap kiri' di partainya sehingga dia kehilangan kendali," ujar Trump lewat Twitternya kemarin, seperti dikutip ABC News, Senin (21/1).

Trump menambahkan dalam tweet lain, "Nancy Pelosi dan beberapa Demokrat menolak tawaran saya kemarin bahkan sebelum saya bangun untuk berbicara. Mereka tidak melihat kejahatan dan narkoba, mereka hanya melihat (pilpres) tahun 2020 --yang tidak akan mereka menangkan," ujarnya merujuk Pilpres AS tahun depan.

Dalam pidatonya pada Sabtu 19 Januari 2019 di Ruang Diplomatik Gedung Putih, presiden menyampaikan apa yang disebutnya RUU "kompromi" yang bertujuan menyetop government shutdown, mengamankan pendanaan dinding perbatasan, dan memberikan perlindungan hukum bagi beberapa imigran tak berdokumen.

Ketika rincian proposal bocor ke pers menjelang pengumuman presiden, Demokrat dengan cepat menolak tawaran itu karena tidak menawarkan perlindungan permanen untuk beberapa imigran. Pelosi menyebut proposal Trump sebagai "bukan awalan negosiasi."

Ketika Presiden Trump menghadapi penolakan dari Demokrat, kritik terhadap proposalnya juga datang dari kelompok sayap kanan yang keras terhadap kebijakan imigrasi, yang menilai bahwa usulan sang presiden menawarkan amnesti kepada para pendatang asing.

James Carafano dari Heritage Foundation yang berhaluan sayap kanan konservatif, mengatakan bahwa sementara pemerintahan Trump harus "bertepuk tangan atas upayanya untuk mengamankan perbatasan kita dan mengakhiri penutupan pemerintah," ia menambahkan "memasukkan amnesti dalam proposal baru bukanlah cara untuk melakukannya."

Tapi Trump membela pendiriannya, dengan mengatakan 'amnesti' bukan menjadi tawaran dalam proposalnya. Namun ia juga menambahkan, tidak akan ada "dorongan besar" untuk mendeportasi para imigran tak berdokumen dalam proposal tersebut.

"Tidak, amnesti bukan bagian dari tawaran saya. (Yang saya maksud) tawaran itu adalah perpanjangan 3 tahun daru UU DACA. Amnesti hanya akan digunakan untuk urusan yang lebih besar, apakah itu termasuk tentang imigrasi atau yang lainnya. Sama halnya, tidak akan ada dorongan besar untuk menyingkirkan lebih dari 11.000.000 orang yang berada di sini (AS) secara ilegal. Hati-hati Nancy!" kata Trump lewat Twitter.

UU Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) adalah kebijakan imigrasi AS yang memungkinkan beberapa orang yang dibawa ke Amerika Serikat secara ilegal saat masih anak-anak untuk menerima periode dua tahun penangguhan deportasi dan menjadi memenuhi syarat untuk mendapat izin tinggal dengan visa kerja di AS.

Selama briefing dengan wartawan kemarin sore setelah proposal Trump diumumkan, Wakil Presiden Mike Pence juga mencoba untuk menangkis kembali kritik sayap kanan.

"Tidak ada amnesti dalam proposal presiden," kata Pence menggemakan kembali penjelasan Trump.

"Tidak ada jalan menuju kewarganegaraan dalam proposal ini. Ini adalah bantuan 3 tahun selaras dalam UU TPS dan DACA," kata Pence.

Kebijakan Temporary Protected Status (TPS) adalah status izin tinggal sementara yang diberikan kepada warga negara asing yang memenuhi syarat dan bersal dari negara yang masuk dalam daftar yang ditentukan oleh skema itu.

Status, diberikan kepada warga negara asing dari beberapa negara yang terkena dampak konflik bersenjata atau bencana alam, memungkinkan orang untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat untuk waktu yang terbatas.

Saat ini, orang-orang dari sepuluh negara: Haiti, El Salvador, Suriah, Nepal, Honduras, Yaman, Somalia, Sudan, Nikaragua, dan Sudan Selatan, masuk dalam skema TPS. Sekitar 320.000 orang berstatus TPS pada 2017, mayoritas dari El Salvador (195.000), Honduras (57.000), dan Haiti (46.000).

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com