Setelah Bikin Warga Gaza Kelaparan, Israel Akan Gunakan Teknologi Pengenalan Wajah Sebagai Syarat Pembagian Bantuan Kemanusiaan

Kabinet Israel menyetujui rencana penerapan pembatasan baru terkait distribusi bantuan kemanusiaan dan pasokan makanan ke Jalur Gaza, salah satunya penerapan teknologi pengenalan wajah. Warga Palestina di Gaza yang akan menerima bantuan akan 'disaring' melalui teknologi ini.

Israel berdalih aturan ini bertujuan untuk mencegah Hamas mengakses bantuan kemanusiaan.

"Warga Palestina akan datang ke tempat-tempat ini, terdaftar dan disaring melalui teknologi pengenalan wajah. Mereka akan mengambil paket untuk keluarga mereka," kata jurnalis NPR, Daniel Estrin, dikutip dari The Cradle, Jumat (16/5).

“Ini sebenarnya bagian dari strategi yang lebih besar untuk membuat warga sipil Palestina pindah secara massal ke wilayah Gaza yang lebih kecil dan lebih terkonsolidasi sehingga militer dapat memperluas wilayah yang mereka ambil alih di Gaza,” kata seorang pejabat Israel yang dikutip Estrin.

Israel memblokade bantuan kemanusiaan sejak awal Maret, membuat warga Gaza terancam kelaparan dan ribuan anak-anak menderita malnutrisi parah. Menurut laporan PBB, satu dari lima orang Palestina di Jalur Gaza mengalami kelaparan. PBB dalam laporan terbarunya juga memperingatkan, seluruh wilayah Palestina tersebut berada di ambang kelaparan akibat blokade Israel.

Menurut laporan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, lebih dari 66.000 anak di Gaza menderita kekurangan gizi parah.

Pada Maret, New York Times (NYT) melaporkan Israel telah menerapkan program pengenalan wajah di Gaza, menggunakan teknologi dari perusahaan swasta Israel Corsight, serta Google Photos.

"Kadang-kadang, teknologi tersebut secara keliru menandai warga sipil sebagai militan Hamas yang dicari," mengutip pernyataan seorang perwira intelijen Israel yang tidak disebutkan namanya.

Program tersebut, yang awalnya digunakan untuk mencari tawanan Israel yang ditahan Hamas, diubah menjadi inisiatif pengawasan massal, menurut laporan tersebut.

PBB mengecam syarat pengenalan wajah ini. Juru bicara UNICEF, James Elder mengatakan hal itu "melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan" dan dirancang untuk "memperkuat kendali atas barang-barang yang menopang kehidupan sebagai taktik tekanan."