Merdeka.com - Ribuan orang Arab-Israel memprotes undang-undang "Negara Yahudi" yang kontroversial di alun-alun Rabin di ibukota Israel, Tel Aviv.

Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Warga Arab, yang mewakili warga Palestina yang tinggal di Israel, menyerukan pawai sebagai tanggapan atas persetujuan undang-undang oleh parlemen Israel (Knesset) bulan lalu.

Pawai itu dihadiri oleh beberapa tokoh Palestina, termasuk mantan anggota parlemen Mohammad Barakeh, ketua Komite Tindak Lanjut untuk Urusan Arab, MP Jamal Zahalka, MP Masoud Ghanaim, dan Ketua Dewan Nasional Tokoh Masyarakat Arab Eva Illouz.

"Ya untuk kesetaraan" dan "Tidak untuk hukum nasional (Yahudi)" adalah di antara slogan-slogan yang dibaca di spanduk yang dilambaikan oleh pengunjuk rasa yang juga mengangkat bendera Palestina.

"Dasar dari demonstrasi hari ini adalah untuk mengarahkan pesan yang kuat bahwa hukum nasional akan dihapuskan," kata Ghanaim kepada para pengunjuk rasa, dikutip dari laman Anadolu, Minggu (12/8).

"Undang-undang ini yang menetapkan rezim apartheid di Israel akan dihapuskan dan kami akan menang," katanya.

Barakeh memuji pawai tersebut, dengan mengatakan "Semua orang Arab dan Yahudi menghadiri pawai itu dalam ribuan untuk mencabut kekejian hukum ini dan menghapus noda yang ditinggalkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu".

Undang-undang mendefinisikan Israel sebagai negara Yahudi dengan "Yerusalem bersatu" sebagai ibu kotanya. Ini juga telah mempromosikan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi, menghapus bahasa Arab sebagai bahasa resmi sambil mengakui "status istimewanya".

Perundang-undangan yang baru ini berisiko semakin mengasingkan minoritas Arab yang berpendapat bahwa mereka sudah menghadapi diskriminasi dari orang Yahudi Israel dan pemerintah dan sudah merasa seolah-olah mereka adalah warga negara kelas dua.

Warga Palestina, yang memiliki kewarganegaraan Israel membentuk 21 persen dari populasi, dikenal sebagai orang Arab Israel dan memiliki anggota di parlemen Israel, Knesset.