Di Tengah Pembukaan Kedutaan Israel, Ribuan Warga di Slovenia Turun ke Jalan, Survei Ungkap Sikap Publik

Ribuan orang berunjuk rasa di Ljubljana, ibu kota Slovenia, Rabu, memprotes peresmian kedutaan besar pertama Israel di negara tersebut.

Aksi berlangsung di tengah dorongan Perdana Menteri berhaluan nasionalis, Janez Jansa, untuk mengubah arah hubungan diplomatik dengan Israel, dilansir dari Al Jazeera, Kamis (10/9/2026). Jansa mulai menjabat sebagai perdana menteri pada Juli.

Para demonstran melintasi hotel yang menjadi lokasi peresmian kedutaan, membawa spanduk bertuliskan "Kami bersatu untuk perdamaian dan Palestina" serta "Genosida bukan pembelaan diri".

Urska Breznik, sejarawan seni berusia 48 tahun, menyebut pemerintahan Jansa sebagai pemerintahan "kolaborasi". Sementara itu, "membuat Slovenia terlihat sangat buruk," kata Melina Sahernik kepada AFP.

Penolakan terhadap langkah mendekat ke Israel juga tercermin dalam jajak pendapat. Survei harian Delo pada Juni menunjukkan 56 persen warga Slovenia menentang hubungan yang lebih erat dengan Israel, sementara 14 persen mendukungnya.

Analis politik Slovenia, Andraz Zorko, mengatakan kepada Associated Press bahwa perubahan kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan pandangan mayoritas di negara berpenduduk sekitar 2 juta orang itu.

"Mayoritas masyarakat Slovenia menentang Israel atau berada dalam posisi yang cenderung netral," ujar Andraz Zorko kepada Associated Press.

Oposisi di Slovenia Ajukan Pemakzulan

Pada hari yang sama, Partai Gerakan Kebebasan yang dipimpin mantan Perdana Menteri Robert Golob bergabung dengan Partai Left mengajukan proposal ke parlemen untuk memakzulkan Jansa. Mereka mempersoalkan kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai hanya melayani kepentingan Israel, sekaligus mendorong pencopotan Menteri Luar Negeri Tone Kajzer.

Pembukaan kedutaan Israel disebut sebagai bentuk "balas budi" kepada Israel atas dugaan dukungannya terhadap Jansa dalam pemilu Maret.

Di bawah pemerintahan Golob, Slovenia telah mengakui negara Palestina dan memberlakukan embargo senjata terhadap Israel. Pemerintah sebelumnya juga melarang impor dari permukiman Israel ilegal di Tepi Barat yang diduduki serta melarang masuk sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Setelah menjabat, Jansa mencopot bendera Palestina dari gedung pemerintahan Slovenia—yang sebelumnya dikibarkan berdampingan dengan bendera Slovenia, Uni Eropa, dan Ukraina—serta membatalkan seluruh langkah yang lebih dulu diberlakukan terhadap Israel.