Hamas Tanggapi Soal TNI Akan Kirimkan Pasukan ke Gaza: Pasukan Internasional Harus Lindungi Rakyat Gaza dari Militer Israel

Rencana Indonesia untuk mengirimkan ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza sebagai bagian dari misi perdamaian internasional telah menarik perhatian global. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang diprakarsai oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia dilaporkan menjadi negara pertama yang secara spesifik berkomitmen untuk ISF ini.

Namun, inisiatif ini tidak serta-merta disambut tanpa syarat oleh semua pihak. Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, telah secara tegas menanggapi rencana tersebut.

Pejabat senior Hamas Osama Hamdanmengatakan kepada Al Jazeera, “Kami belum menerima dari para mediator draf atau proposal resmi apa pun terkait senjata kami. Sikap nasional kami tegas bahwa mempertahankan senjata adalah hak selama pendudukan masih berlangsung.”

Terkait International Stabilization Force (ISF) yang akan dikerahkan di Gaza Strip dalam kerangka ‘Board of Peace’, Hamdan menyatakan bahwa mandat tunggal ISF adalah melindungi rakyat Gaza dari pasukan Israel.

Hamdan mengatakan Hamas telah berbicara dengan Indonesia, satu-satunya negara yang sejauh ini dilaporkan akan mengirim pasukan ke Gaza, dan menegaskan bahwa “peran pasukan internasional harus berada di perbatasan Jalur Gaza untuk memisahkannya dari pasukan penjajah.”

Menurut Hamdan, peran pasukan internasional harus fokus pada pencegahan agresi Israel dan pengawasan gencatan senjata, tanpa mencampuri urusan internal Palestina. Hamas menolak segala bentuk pengawasan eksternal atas urusan internal Gaza. Hamdan juga menekankan bahwa pasukan asing tidak boleh bertindak sebagai proksi pendudukan Israel atau mencoba melemahkan kehendak rakyat Palestina.

Rencana Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza dalam Misi ISF

Indonesia sedang mempersiapkan pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari misi perdamaian yang lebih luas. Jumlah personel yang direncanakan untuk dikirim berkisar antara 5.000 hingga 8.000 prajurit, meskipun ada potensi hingga 20.000 personel. Misi ini akan menjadi bagian dari International Stabilization Force (ISF) di bawah inisiatif Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Fokus utama misi TNI di Gaza adalah bantuan kemanusiaan, rekonstruksi infrastruktur, dukungan kesehatan, dan zeni (konstruksi). Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI AD telah memulai persiapan dan pelatihan personel untuk misi ini, dengan fokus pada kemampuan zeni dan kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke Gaza di bawah bendera ISF.

Meskipun persiapan telah dilakukan, pengiriman pasukan TNI ke Gaza masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto dan koordinasi lebih lanjut mengenai komposisi personel serta jadwal pengerahan. Media-media asing, termasuk media Israel, menyoroti langkah Indonesia ini sebagai negara pertama yang akan mengerahkan pasukannya ke wilayah konflik tersebut.

Tidak untuk Melucuti Senjata Hamas

Rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza juga menuai sorotan dari beberapa pihak domestik di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah pengamat mengkritik rencana tersebut karena mandat yang belum jelas dan risiko keamanan politiknya. Mereka mengingatkan pentingnya kejelasan mandat agar pasukan tidak terjebak dalam kepentingan pihak-pihak yang bertikai atau dianggap sebagai bagian dari agenda tertentu.

Pemerintah Indonesia, melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas dan Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, telah membantah bahwa pasukan TNI akan ditugaskan untuk melucuti Hamas. Sirait menegaskan bahwa fokus Indonesia adalah mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai. Pernyataan ini sejalan dengan komunikasi yang telah dilakukan Hamas dengan pemerintah Indonesia, di mana Indonesia menjamin tidak akan menjalankan agenda Israel di Gaza.

Klarifikasi mengenai mandat dan peran pasukan menjadi sangat penting untuk memastikan misi perdamaian dapat berjalan efektif dan diterima oleh seluruh elemen di Gaza. Keterlibatan Indonesia dalam ISF ini menunjukkan komitmen negara dalam mendukung penyelesaian konflik, namun juga memerlukan kehati-hatian dalam setiap langkah implementasinya.