Terungkap, Trump Berencana Pindahkan 1 Juta Warga Gaza ke Negara Ini

Pemerintahan Donald Trump sedang merancang strategi untuk memindahkan secara permanen hingga satu juta warga Palestina dari Gaza ke Libya. Informasi ini diperoleh oleh NBC News dari lima sumber yang memiliki pengetahuan langsung mengenai upaya tersebut.

Dua individu yang mengetahui detail rencana ini, serta seorang mantan pejabat Amerika Serikat (AS), menyatakan bahwa rencana tersebut telah memasuki tahap pertimbangan serius. Dalam hal ini, pemerintah AS telah melakukan diskusi dengan pemimpin Libya mengenai langkah tersebut.

Tiga sumber yang terlibat menyebutkan bahwa sebagai imbalan atas penerimaan warga Palestina yang akan dipindahkan, pemerintah AS berpotensi untuk mencairkan miliaran dolar dana milik Libya yang telah dibekukan selama lebih dari satu dekade. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan final yang dicapai mengenai rencana ini.

Pemerintah Israel juga disebut sudah mendapatkan informasi terkait pembahasan ini dari pihak pemerintah AS. Ketika diminta untuk memberikan komentar sebelum berita ini diterbitkan, Kementerian Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional tidak memberikan tanggapan apapun.

Namun, setelah berita ini dipublikasikan, seorang juru bicara menyatakan kepada NBC News bahwa laporan tersebut tidak benar. Ia menegaskan, "Situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk rencana semacam itu. Rencana semacam itu tidak pernah dibahas dan tidak masuk akal," ungkapnya.

Tanggapan Hamas

Basem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya diskusi mengenai rencana pemindahan penduduk Gaza ke Libya. Ia menegaskan, "Warga Palestina sangat terikat dengan tanah air mereka, sangat berkomitmen terhadap tanah kelahiran mereka, dan mereka siap berjuang sampai akhir serta berkorban demi mempertahankan tanah mereka, tanah air mereka, keluarga mereka, dan masa depan anak-anak mereka," saat menjawab pertanyaan dari NBC News.

Lebih lanjut, Naim menyatakan bahwa "(Warga Palestina) adalah satu-satunya pihak yang secara eksklusif memiliki hak untuk memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat Palestina, termasuk wilayah Gaza dan penduduk Gaza." Pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional dan komitmen warga Palestina terhadap tanah mereka, serta hak mereka untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

Penguasa Libya tidak memberikan pernyataan

Libya telah mengalami ketidakstabilan dan konflik politik yang berlangsung hampir 14 tahun, sejak terjadinya perang saudara yang mengakibatkan jatuhnya diktator Moammar Gadhafi. Saat ini, negara tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, sementara dua pemerintahan yang bersaing terus terlibat dalam konflik yang penuh kekerasan untuk menguasai wilayah Libya. Pemerintahan yang berkuasa di barat dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, sedangkan di timur dikuasai oleh Khalifa Haftar.

Kementerian Luar Negeri AS saat ini merekomendasikan agar warganya tidak melakukan perjalanan ke Libya karena berbagai risiko yang ada, seperti kejahatan, terorisme, ranjau darat yang belum meledak, kerusuhan sipil, penculikan, dan konflik bersenjata. Hingga saat ini, baik pemerintah yang dipimpin Dbeibah maupun Haftar belum memberikan tanggapan terkait situasi ini. Pertanyaan mengenai seberapa banyak warga Palestina di Gaza yang bersedia untuk pindah ke Libya secara sukarela masih belum terjawab. Menurut seorang mantan pejabat AS, salah satu ide yang sedang dipertimbangkan adalah memberikan insentif keuangan kepada warga Palestina, termasuk penyediaan perumahan gratis dan tunjangan bulanan.

Namun, rincian mengenai kapan dan bagaimana rencana pemindahan warga Palestina ke Libya akan dilaksanakan masih belum jelas. Upaya untuk memindahkan hingga satu juta orang ke Libya diperkirakan akan menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Sebelumnya, berbagai usulan terkait pemindahan permanen warga Palestina telah menerima kritik keras dari berbagai pihak di seluruh dunia.