PM Thailand Ogah Mengundurkan Diri Walaupun Didesak Puluhan Ribu Demonstran

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha pada hari ini mengatakan dia tak akan mengundurkan diri setelah puluhan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah menentang larangan demonstrasi di bawah tindakan darurat yang disebut akan berlangsung selama 30 hari.

Dilansir dari Reuters, Jumat (16/10) setelah rapat kabinet darurat, Prayuth mengatakan kepada wartawan undang-undang tersebut akan digunakan terhadap mereka yang melanggar larangan pertemuan politik.

"Saya tidak akan berhenti, pemerintah harus menggunakan dekrit keadaan darurat, kita harus melanjutkan karena situasinya makin gawat," jelasnya.

PM Prayuth menambahkan, dekrit akan berlaku 30 hari atau kurang dari sebulan jika keadaan mereda.

Pemerintah Thailand mengumumkan dekrit keadaan darurat untuk melawan unjuk rasa di Bangkok, termasuk larangan massa berkumpul.

Pengumuman itu dibacakan polisi yang disiarkan di televisi, mengatakan "banyak kelompok masyarakat diajak, dihasut, dan melakukan perkumpulan massa ilegal di Bangkok".

Pengumuman juga mengatakan tindakan mendesak diperlukan untuk meningkatkan kedamaian dan ketertiban.

Pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah itu juga menuding para pengunjuk rasa telah memicu kekacauan dan ketidaktenteraman masyarakat.

Alasan dekrit dikeluarkan karena para pengunjuk rasa menghadang iring-iringan mobil kerajaan pada Rabu. Para pengunjuk rasa yang didorong mundur barisan polisi mengacungkan tiga jari yang merupakan simbol gerakan protes saat ratu berkendara melalui Bangkok.

Keadaan darurat mulai berlaku pada pukul 04.00 pada Kamis waktu setempat. Demikian dikutip dari BBC, Kamis (15/10).

Puluhan ribu massa kembali turun ke jalan di Bangkok menuntut reformasi kerajaan dan pengunduran diri PM Prayuth.

Unjuk rasa selama akhir pekan kemarin di Bangkok merupakan unjuk rasa terbesar dalam beberapa tahun, di mana ribuan orang berkumpul dan menuntut perubahan.

Pihak berwenang mengatakan 18.000 orang ikut demo pada Sabtu, kendati pihak lain mengatakan jumlahnya jauh lebih besar. Banyak demonstran yang tetap melanjutkan aksi pada Minggu sebelum dibubarkan.

Seruan reformasi kerajaan adalah hal yang sensitif di Thailand, di mana mengkritik kerajaan bisa diancam hukuman penjara yang panjang.

Reporter Magang: Galya Nge