Kekosongan Politik di Bolivia Pasca Evo Morales Mengundurkan Diri

Kerumunan orang bergembira di La Paz, Bolivia merayakan pengunduran diri Presiden Evo Morales pada Minggu (10/11), kendati negara tersebut menghadapi kekosongan politik setelah Pemilu kontroversial Oktober lalu.

"Kami telah memenangkan kembali demokrasi kami," kata Luis Ramos kepada Aljazeera sembari mengibarkan bendera Bolivia, dilansir Senin (11/11).

Morales yang mendapat tekanan sejak Pemilu 20 Oktober lalu mengundurkan diri setelah diduga ada kecurangan Pemilu ditemukan dalam laporan awal yang dirilis Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) pada Minggu pagi.

Bolivia menghadapi krisis politik terburuk dalam beberapa dasawarsa setelah Morales memperoleh sedikit kemenangan atas rival utamanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden Carlos Mesa, dalam pemungutan suara. Pengunjuk rasa memenuhi jalan-jalan kota dan memblokir jalan yang menyebabkan perdagangan terkena imbasnya.

"Situasinya sangat tidak stabil dan tampaknya semakin memburuk," kata Eric Farnsworth, Wakil Presiden Dewan Amerika kepada Aljazeera dari Washington, DC.

"Bolivia secara tradisional adalah masyarakat yang sangat terpecah. Negara itu terbagi dalam hal geografis, sosial-ekonomi, rasial sehingga ada banyak kayu bakar di sini yang seketika bisa membakar."

Morales, yang sebelumnya setuju menghormati temuan OAS, dengan cepat mengumumkan Pemilu ulang dan pembentukan komisi pemilihan nasional baru.
Tak lama setelah itu, Mesa mengikuti pemilihan baru tetapi bersikeras baik Morales maupun Wakil Presidennya Alvaro Garcia Linera tidak boleh diizinkan mencalonkan diri.

Mesa dan OAS setuju untuk mengizinkan Morales menyelesaikan masa jabatannya saat ini, yang akan berakhir pada 22 Januari untuk memastikan transisi yang tertib.

Kebangkitan Sayap Kanan

Pengunduran diri Morales yang tiba-tiba telah meninggalkan kekosongan politik saat ini dimana tidak ada seorang pun yang bertugas di Istana Presiden Bolivia. Jeanine Anez, wakil presiden Senat, berada di urutan berikutnya yang kemungkinan menggantikan Morales jika mengacu pada konstitusi 2009.

Sementara sebagian besar unjuk rasa damai mengecam kecurangan, gerombolan sayap kanan melancarkan serangan yang semakin keras terhadap musuh-musuh mereka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka membakar rumah para menteri pemerintah dan menyandera kerabat mereka dan dipaksa mengundurkan diri.

"Orang Indian keluar dari universitas" tulisan di sebuah grafiti di depan universitas negeri La Paz sepekan setelah pemilihan.

"Mereka berbicara tentang demokrasi sepanjang waktu," kata seorang wakil La Paz dari Movimient al Socialismo (MAS) di Morales yang meminta tidak disebutkan namanya karena khawatir akan keselamatan keluarganya.

"Tetapi jelas bahwa mereka tidak berpikir orang miskin dan orang Indian harus memiliki hak yang sama dengan mereka. Apakah itu demokrasi?"

Gejolak meningkat ketika sebagian pasukan polisi memberontak terhadap pemerintah Morales pada 8 November dan Williams Kaliman, kepala angkatan bersenjata, pada hari Minggu "menyarankan" agar Morales mengundurkan diri demi keamanan negara di Amerika Selatan tersebut.

Krisis saat ini berakar pada referendum 2016 yang diharapkan Morales akan memungkinkannya untuk memodifikasi konstitusi dan mencalonkan diri untuk masa jabatan lain. Setelah kalah tipis, ia berjanji untuk menghormati hasilnya tetapi satu setengah tahun kemudian, pengadilan memutuskan menghapus batasan jangka waktu untuk semua jabatan pemerintah terpilih.

Langkah ini membangkitkan oposisi yang terfragmentasi yang terus tumbuh di luar kelas menengah perkotaan ke orang-orang pedesaan dan kelas pekerja yang paling diuntungkan dari kebijakan pemerintah Morales.

"Saya khawatir Evo akan tetap berkuasa dalam waktu lama, tetapi kami menginginkan seseorang yang akan menjalankan kebijakannya," kata penjual buah Marlene Soto.

Aktivis feminis Cochabamba Maria Fernandez mengatakan kepada Al Jazeera: "Dua masa jabatan terakhir Evo ditandai oleh korupsi, kesombongan dan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang membuatnya berkuasa. Tapi saya tidak merayakan pengunduran dirinya karena saya khawatir justru kekuasaan akan diambil alih oleh ekstremis agama yang anti-perempuan dan rasis."