Polisi Tahan 440 Orang Saat Gelombang Protes Pelajar Meluas di Prancis

Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung pada penahanan massal. Pada Selasa (30/9/2026), polisi menahan 440 orang di berbagai wilayah setelah aksi pemblokiran sekolah untuk memprotes ukuran kelas, kekurangan guru, dan jadwal belajar yang panjang. Otoritas menyebut sebagian besar yang ditahan adalah anak-anak.

Dikutip dari The Guardian, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kepada BFM TV bahwa total 440 orang diamankan di seluruh wilayah nasional. "440 orang ditahan di seluruh wilayah nasional. Kami belum memiliki jumlah akhir, tetapi saya diberi tahu bahwa dua pertiganya ditempatkan dalam penahanan polisi," kata Nunez.

Kementerian Pendidikan menyebut sekitar 400 sekolah terdampak gangguan pada hari yang sama, dari sekitar 3.700 sekolah menengah di seluruh negeri. Aksi yang bermula di Paris pekan lalu kini meluas ke berbagai kota.

Di Lille, Prancis utara, pelajar sekolah menengah membakar tempat sampah serta melempar botol, batu paving, dan benda lain ke arah polisi. Petugas menembakkan gas air mata setelah halte bus dan papan reklame dirusak. "Tidak ada yang membenarkan datang ke institusi untuk berdemonstrasi dengan mengenakan masker, menyamarkan wajah, membawa proyektil, dan menunggu aparat penegak hukum datang hanya untuk menyerang mereka," ujar Nunez.

Nunez menambahkan ada tujuh kejadian pelemparan asam klorida ke arah petugas pada Selasa. Secara keseluruhan, 48 polisi terluka. Konfrontasi antara pelajar dan polisi juga dilaporkan di Bordeaux, Rennes, Nantes, serta Marseille.

Di Lycée Lamartine, Paris utara, siswa membawa poster yang mengeluhkan jadwal belajar yang melelahkan. Salah satu poster bertuliskan, "Pukul 08.00-18.00. Lebih banyak jam pelajaran daripada waktu tidur."

Di Seine-Saint-Denis, pinggiran Paris, Wali Kota Bally Bagayoko bergabung dengan ratusan siswa di Lycée Paul-Eluard dan memimpin nyanyian lagu kebangsaan Prancis. Ia menyebut aksi tersebut "sepenuhnya sah" seraya mengeluhkan ketimpangan sumber daya antara kawasan berpenghasilan rendah dan wilayah yang lebih makmur. Saat kerumunan terbentuk, polisi berperisai antihuru-hara memukul para siswa dengan tongkat, menurut Agence France-Presse.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu sebelumnya menilai eskalasi demonstrasi sebagai tindakan yang "tidak bertanggung jawab". "Petasan, kebakaran, kekerasan di sekitar sekolah menengah: tidak ada yang membenarkan tindakan yang membahayakan siswa, staf, maupun polisi," tulis Lecornu di X.

Pada Senin, pemimpin kelompok kiri keras France Unbowed (LFI) Jean-Luc Mélenchon menanggapi instruksi pemerintah kepada polisi melalui X. "Para siswa sekolah menengah yang melakukan protes tidak berbahaya. Pemerintahan Lecornu telah memerintahkan tindakan keras. Kekejaman ini tidak bertanggung jawab dan memiliki nuansa rasis yang jelas. Jangan ganggu anak-anak muda kita," tulis Mélenchon. Ia juga menyerukan kepada pejabat terpilih dan aktivis LFI untuk turun tangan di berbagai lokasi.

Lecornu membalasnya dan menyebut intervensi Mélenchon sebagai "eskalasi yang tidak bertanggung jawab". "Tugas pejabat terpilih di republik adalah melindungi kaum muda dan menyerukan ketenangan. Memanfaatkan kemarahan mereka untuk kepentingan partisan adalah tindakan yang salah," tulisnya. Ia juga menyebut tuduhan rasisme dari Mélenchon sebagai "sebuah penghinaan".

Aksi pelajar berlangsung bersamaan dengan mogok kerja serikat pekerja terkait rencana anggaran pemerintah yang memangkas belanja publik sebesar 54 juta euro. Banyak pekerja sektor publik berhenti bekerja pada Selasa, termasuk sekitar 40 persen guru sekolah dasar.

Seruan Blokade Total Sekolah Menengah di Prancis

Presiden Union Syndicale Lycéene, serikat siswa sekolah menengah, Ryad Rani, menyerukan pemblokiran total sekolah menengah di Prancis sebagai aksi paralel, sambil meminta para peserta tetap damai.

Menurut Rani, serikat tersebut memprotes "kekurangan sumber daya secara umum, ruang kelas yang terlalu penuh dengan 32-35 siswa, serta kekurangan guru dan staf".

Ia mengecam surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan kepada polisi yang meminta penjagaan ketertiban di luar sekolah menengah dengan "penggunaan kekuatan secara proporsional".

"Ini benar-benar sebuah skandal. Kita berbicara tentang siswa berusia 15-18 tahun dan satu-satunya respons pemerintah adalah represi otomatis dan terinstitusionalisasi. Ini tidak dapat diterima," kata Rani.

"Para siswa sekolah menengah mengambil tindakan untuk menuntut kondisi yang lebih adil dan setara, tetapi mereka justru dihadapkan dengan BAC dan CRS," lanjut Rani. Ia merujuk pada brigade antikejahatan dan polisi antihuru-hara Prancis.

Rani menyebut sejumlah guru dan staf berdiri di depan siswa untuk melindungi mereka dari polisi.

"Itulah gambar yang seharusnya kalian tampilkan," kata Rani kepada BFM TV.

Di pusat Paris pada Selasa, Sekretaris Jenderal serikat guru utama Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Caroline Chevé, mengatakan ia memahami kemarahan para siswa. "Mereka menghadapi tantangan yang sama seperti kami. Mereka berada di ruang kelas yang terlalu penuh. Terkadang mereka tidak memiliki cukup guru karena kekurangan tenaga pengajar. Mereka melihat kenyataan yang sama seperti kami, dan mereka marah," ujar Chevé.