Tiga Kapal Disita Rusia, Ukraina Berlakukan Status Darurat Militer

Parlemen Ukraina menyetujui dekrit yang memberlakukan darurat militer selama 30 hari di negaranya. Keputusan ini dilakukan menyusul penyitaan tiga kapal Ukrania di dekat Semenanjung Krimea yang dilakukan oleh Rusia.

Dalam rapat darurat majelis rendah Verkhovna Rada digelar pada Senin (26/11), sebanyak 276 anggota parlemen memberikan suara untuk mendukung proposal dari Presiden Petro Poroshenko tersebut.

Langkah ini dilakukan 24 jam setelah pasukan Rusia menembaki tiga kapal Ukraina di dekat Selat Kerch. Itu adalah jalur sempit yang membelah Krimea dari daratan Rusia. Tembakan itu melukai enam prajurit dan secara otomatis meningkatkan konfrontasi angkatan laut antara Ukraina dan Rusia.

Semula Presiden Poroshenko mengusulkan untuk melakukan darurat militer selama 60 hari, tetapi jangka waktu itu dipersingkat setelah digelar rapat sesi parlemen.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Poroshenko menegaskan bahwa keputusan itu tidak akan mencakup pembatasan hak warga negara dan mengesampingkan penundaan untuk pemilihan yang dijadwalkan awal tahun depan.

Selain itu, Poroshenko juga menyatakan bahwa ketegangan yang meningkat antara Ukraina dan Rusia beserta pemberlakukan darurat militer ini tidak berarti pernyataan perang melawan Rusia.

"Ukraina tidak merencanakan perang terhadap siapa pun," katanya kepada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, sebagaimana dikutip dari laman Aljazeera, Selasa (27/11).

Poroshenko juga menyatakan bahwa Ukraina akan tetap berpegang pada Perjanjian Minsk atau perjanjian damai yang ditandatanganinya dengan pemerintah Rusia dan separatis pro-Rusia di tenggara Ukraina. Perjanjian ini dirancang untuk menghentikan perang yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa sejak 2014.

Konflik antara Ukraina dan Rusia dimulai setelah demonstran pro-Barat menggulingkan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych pada bulan Februari 2014, setelah berbulan-bulan terjadi demonstrasi disertai kekerasan di ibukota, Kiev.

Para separatis mengklaim bahwa pemerintah baru yang sangat anti-Rusia merencanakan 'genosida' terhadap etnis Rusia di wilayah timur.

Dengan diberlakukannya darurat militer, maka pemerintah Ukraina akan menerapkan beberapa tindakan drastis jika dianggap perlu mulai dari menempatkan larangan pertemuan publik, membatasi kebebasan media, membatasi pergerakan warga negara Ukraina serta warga negara asing dan menangguhkan pemilihan umum.