Pemerintah akan modernisasi diplomasi perlindungan TKI lewat aplikasi

Pemerintah akan modernisasi diplomasi perlindungan TKI lewat aplikasi. Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuka rapat kerja Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan RI di seluruh dunia.

Fellyanda Suci Agiesta
Oleh Fellyanda Suci Agiesta - Reporter
Pemerintah akan modernisasi diplomasi perlindungan TKI lewat aplikasi
Jokowi raker dengan sejumlah dubes Indonesia di Kementerian Luar Negeri. ©2018 Merdeka.com

Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuka rapat kerja Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan RI di seluruh dunia. Rapat kerja ini dihadiri oleh 134 kepala perwakilan RI di seluruh dunia.

Dari 134 kepala perwakilan, terdiri dari para dubes, konsuler jenderal dan konsuler 15 eselon 1 dan 56 eselon 2. Rapat kerja ini akan dilaksanakan Senin (12/2) sampai Kamis (15/2).

"Dubes sudah melakukan pertemuan ada Sabtu untuk membahas isu-isu aktual dunia. Termasuk mematangkan konsep arsitektur kawasan." kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Gedung Pancasila, Jakarta.

Dalam pembukaan raker tersebut, sempat disinggung masalah diplomasi zaman now. Diplomasi ini dilakukan secara modern, tak hanya masalah perlindungan, tapi juga menyangkut masalah ekonomi.

"Kalau kita melihat isu, itu mengenai isu dari hulu ke hilir, kita (Menlu) di bagian hilir. Misalnya mengenai masalah perlindungan modernisasi dengan sistem yang dilakukan Singapura," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Senin (12/2).

Modernisasi perlindungan WNI yang dilakukan KBRI Singapura yakni melalui smart aplikasi. Jadi, bagi WNI yang tersandung masalah di negara tersebut, bisa mengadukan melalui aplikasi. Nantinya, aplikasi itu akan langsung terkoneksi dengan KBRI Singapura. Aplikasi ini bisa juga digunakan bagi TKI, TKW, maupun masyarakat di Singapura.

Retno mengatakan, ada tantangan untuk melakukan modernisasi ini. Menurutnya, modernisasi bisa dilakukan jika prosedur dari dalam sudah benar, Jika prosedur dari dalam tidak benar, maka akan susah dipantau. Maka dari itu, modernisasi ini juga akan dipantau oleh Presiden Joko Widodo dari dalam negeri.

Tak hanya masalah perlindungan, diplomasi zaman now juga berkaitan dengan diplomasi ekonomi. Semua transaksi akan dilakukan dengan tanpa tunai dan sudah daring. Mencontohkan seperti sistem di Singapura. Di sana sudah tersedia mesin untuk membeli barang, tanpa kita mendatangi sebuah toko.

"Demikian juga dengan diplomasi ekonomi. Seperti di Singapura, itu sudah ada diplomasi ekonomi barang-barang Indonesia. Jadi dari mesin itu mereka juga bisa melakukan transaksi langsung," kata Retno.

"Jadi yang kita bangun adalah sistem dengan basis teknologi, inovasi dan sebagainya. Jadi satu sistem di sana, siapapun yang datang dan pergi sudah tak ada masalah lagi. Dan semua pelayanan di konsuler, sudah dilakukan tanpa tunai dan sudah dengan daring," kata Retno.

Rekomendasi