Dari Clinton sampai Trump, sejarah pasang surut AS akui Yerusalem ibu kota Israel

Dua pekan sejak Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari lalu, tak satu hari pun berlalu tanpa ada laporan yang membahas apakah dia akan memenuhi janjinya saat kampanye untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem.Dilansir dari laman Haaretz, Rabu (6/12), dalam sebuah wawancara Trump sendiri pernah mengatakan pemerintahannya berusaha sangat keras untuk mewujudkan janjinya itu.Mantan Duta Besar AS untuk Israel mengatakan kepada harian Haaretz pekan ini, Trump bukanlah presiden AS pertama yang berjanji akan memindahkan kedutaan di Israel."Saya menulis memo pertama soal pemindahan kedutaan ke Yerusalem pada 1982," ujar Martin Indyk, duta besar AS buat Israel pada 1990-an. "Pada saat itu pemerintahan Perdana Menteri Menachem Begin yang mendesak ide itu dan ada sejumlah senator Demokrat pro-Israel yang mengusung ide ini di Gedung Parlemen."Kedutaan Besar AS berlokasi di Tel Aviv sejak Negeri Bintang Daud berdiri pada 1948, terutama karena Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Israel dalam konteks Reolusi PBB 181, yang pada saat itu tidak memasukkan Kota Yerusalem sebagai bagian dari Negara Yahudi. Isu ini kian ruwet setelah 1967, ketika Israel menaklukkan Yerusalem Timur dan Kota Tua. Hingga hari ini tidak satu negara pun menempatkan kedutaannya di Yerusalem.Indyk mengatakan sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan menjadi bahan kampanye dan debat para capres AS. Pada Februari 1992 Bill Clinton menyatakan pada Pemilihan Awal di Partai Demokrat, dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah langkah yang kemudian mengubah kebijakan AS.

Pada kampanye pilpres di masa itu Clinton juga menyerang Presiden George H.W Bush dalam isu ini dan menyatakan dia dan calon wakilnya Al Gore mendukung Yerusalem sebagai ibu kota dari Negara Israel.Ketika Clinton menginjakkan kaki di Gedung Putih, kelompok pro-Yahudi Israel mulai melobi dia untuk memindahkan kedutaan AS dan mengakui Yerusalem. Namun ternyata buat memenuhinya jauh lebih rumit dari sekadar umbar janji pada masa kampanye.Indyk mengungkapkan alasan sulitnya mengambil keputusan soal ini karena pertimbangan reaksi dari sekutu AS di dunia Arab dan muslim serta dampak di lapangan. Pada 1995 usulan pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem disetujui menjadi undang-undang. Aturan itu menyatakan kedutaan AS harus pindah ke Yerusalem dalam waktu lima tahun. Ketiga presiden AS yang terakhir terpaksa menandatangani surat keringan saban enam bulan karena tidak melaksanakan amanat undang-undang itu. Clinton pun bahkan tidak menunjukkan niat untuk memenuhi amanat undang-undang itu hingga detik-detik terakhir masa kepresidenannya.Indyk yang menjadi dubes AS untuk Israel pada 1995 mengatakan wacana pertama yang menyatakan keseriusan buat memindahkan kedutaan terjadi pada tahun 2000, sebelum pertemuan Camp David. "Kami sudah bersiap mewujudkan rencana itu karena kami tahu jika kesepakatan damai ditandatangani maka salah satu poinnya adalah pemindahan kedutaan. Perundingan Camp David akhirnya berakhir tanpa kesepakatan, dan tak lama setelah itu gelombang intifada kedua berkumandang.Ketika Bush berkuasa, Duta Besar AS untuk Israel saat itu Daniel Kurtzer menyatakan dia mendukung seratus persen ide pemindahan kedutaan ke Yerusalem jika diperintahkan oleh presiden. "Pada waktu itu semua orang menelan ludah, karena mereka tahu janji Bush waktu itu cuma karena alasan politik dan tidak seorang pun percaya ide itu akan terwujud," ujar Kutzer."Pada waktu itu Perdana Menteri Israel adalah Ariel Sharon. Isu ini bahkan tidak pernah disebut dalam pembicaraan saya dengan pejabat dari pemerintahan Israel."Sejarah panjang pasang surut AS mengakui Yerusalem akhirnya berakhir kemarin. Presiden Trump secara resmi mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu, seperti sudah diduga sebelumnya, menuai berbagai kecaman dari dunia internasional.