RI-Israel saling serang soal isu pertemuan rahasia

Pada mulanya sederhana. Seperti telah diduga banyak pihak, termasuk oleh pemerintah Indonesia, upaya melantik Konsul Kehormatan Maha Abu Shusheh di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina, tidak berjalan mulus. Rombongan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi tidak bisa memasuki Ramallah karena Israel yang menguasai jalur udara antara Yordania-Ramallah tidak menerbitkan izin melintas (over flight).

Sejak awal Kemlu sudah menyiapkan dua skenario seandainya Israel menghalang-halangi pelantikan. "Pertama akan melantik Konsuler Kehormatan di Ramallah, sedangkan yang kedua di KBRI Amman," kata Arrmanatha Nasir, Juru bicara Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (17/3).

Namun ketika pelantikan berlansung mulus memakai rencana kedua, muncul riak baru. Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely, di hadapan Knesset (parlemen) pekan ini menjelaskan alasan tidak diberikannya akses masuk bagi Menlu Retno.

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely (c) Emil Salman

Hotolevy mengklaim Indonesia awalnya menghubungi Israel secara intensif buat memuluskan kunjungan ke Ramallah. Karenanya, Direktur Kementerian Luar Negeri Israel untuk Wilayah Asia, Mark Sofer, diperintahkan mengunjungi Jakarta diam-diam beberapa hari sebelum Menlu Retno ke Yordania pekan lalu.

"Sudah ada kesepakatan jelas bahwa Marsudi akan mengunjungi Ramallah, termasuk ke Israel dan menemui pejabat senior di Yerusalem," kata Hotovely, seperti dilansir surat kabar Haaretz.

Belakangan Menlu Retno membatalkan sepihak syarat sowan ke pejabat Zionis di Yerusalem. Israel akhirnya menolak mengeluarkan izin terbang bagi helikopter rombongan RI menuju Ramallah. Kota di Tepi Barat itu dikelilingi oleh wilayah pendudukan Zionis, termasuk untuk akses udaranya.

"(Menlu RI) paham telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Israel," kata Hotovely.

Menurut Hotovely, Israel sudah menetapkan aturan pejabat mana pun yang akan mengunjungi Palestina harus juga melawat ke Israel. Aturan ini berlaku bagi semua negara, baik yang punya hubungan diplomatik atau tidak. Pada 2014, Menlu Kolombia juga ditolak masuk Ramallah karena negaranya tak punya hubungan diplomatik formal dengan Israel.

"Indonesia tanpa pengecualian dalam hal ini," kata Hotovely. "Setiap pejabat senior internasional harus melalui Yerusalem."

Pemerintah RI meradang mendengar tudingan Israel. "Saya tegaskan apa yang mereka katakan tidak benar, tidak pernah saya komunikasi dengan Israel," kata Menlu Retno saat ditemui usai rapat bersama Menko Polhukam di Jakarta, Kamis (17/3) sore.

Mantan Dubes Indonesia untuk Belanda ini juga membantah adanya pejabat Israel yang diam-diam datang ke Indonesia. "Saya enggak tahu, Kemenlu tak pernah membuat perjanjian dengan Israel, catat itu ya," kata Retno.

Setali tiga uang, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mempertanyakan klaim Israel bahwa ada pertemuan rahasia antara kedua negara. "Emang apaan. Kalau

sudah diumumin bukan pertemuan rahasia dong," cetusnya.

Jubir Kemlu mengibaratkan klaim-klaim seputar larangan masuk Ramallah sebagai watak asli Israel. "Serigala walaupun sudah memakai gaun dan lipstik, tetap saja akan menjadi serigala. Begitulah kira-kira," kata Arrmanatha.

Walau kedua negara akhirnya jadi terlibat perang opini dan saling tuding, Kemlu berupaya mengabaikan provokasi Israel.

Bagi pemerintah Indonesia, faktanya pelantikan konsul kehormatan di Ramallah berhasil digelar secara khidmat dan lancar di Amman, Yordania. Maka pernyataan pihak Israel bisa diabaikan karena tidak substansial, terutama dalam upaya Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kami tidak tahu motivasi (ucapan Wamenlu Israel). Intinya kita hanya fokus kepada misi ke Amman dan itu sudah tercapai," kata pria akrab disapa Tata itu saat dikonfirmasi merdeka.com.

"Apapun yang Israel katakan, ya kita harus selesaikan misi kita. Kita tidak peduli."

Kebijakan pemerintah Israel melarang masuk menlu Retno sebetulnya mendapat protes di internal Knesset. Anggota parlemen Israel dari fraksi Arab, Ahmad Tibi, mengatakan kebijakan semacam itu membuktikan Israel adalah penjajah yang mengatur siapa saja yang boleh masuk atau keluar dari Palestina.

"Mengapa harus ikut campur. Ini adalah negara yang sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Tibi merujuk kepada Palestina.

Indonesia dan Israel sampai sekarang tidak memiliki hubungan diplomatik. Dalam wawancara khusus dengan merdeka.com awal bulan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menuntut Indonesia harus bersedia menjalin hubungan dengan negaranya.

"Bagaimana bisa anda bicara perdamaian antara Israel dan Palestina tanpa mengundang Israel?" tandasnya.

Israel-Indonesia sebetulnya berhubungan tanpa melalui jalur resmi. Dokumen sejarah sudah menunjukkan TNI pernah memperoleh pelatihan dan melakukan pembelian alutsista ke Israel melalui perantara selama periode 1980-an.

WNI pun tak terhitung lagi yang masuk wilayah yang diduduki Rezim Zionis saban tahun untuk ziarah agama ke Yerusalem, Bethlehem, atau atas undangan resmi lembaga di Israel. Diperkirakan 15 ribu WNI setiap tahun berziarah ke Tanah Suci.