Tak bisa lepas dari jerat utang luar negeri, PM Yunani mundur

Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, secara mengejutkan mundur dari posisinya. Pengumuman itu disampaikan melalui televisi nasional pada Kamis (20/8) malam waktu setempat.

Tsipras yang baru menjabat tujuh bulan, mengatakan butuh mandat lebih besar dari rakyat Yunani terkait cara pemerintahannya mengelola perjanjian utang dengan Uni Eropa.

Proposal utang baru dengan IMF, Bank Sentral Eropa, serta Komisi Uni Eropa (Troika) senilai 86 miliar Euro (setara Rp 1.338 triliun) mendapat penolakan dari anggota partainya yang menguasai parlemen. Sebab syarat pengetatan anggaran yang diberikan Eropa justru lebih memberatkan dibanding tiga kali pinjaman sebelumnya.

"(Keputusan mundur) secara moral diperlukan agar masyarakat bisa menilai... apa yang telah saya capai dan kesalahan apa yang mungkin saya perbuat," kata Tsipras seperti dilansir the Guardian, Jumat (21/8).

Tsipras, pemimpin Koalisi Syriza, merupakan politikus sosialis yang menjanjikan pengurangan utang pada rakyat Yunani ketika terpilih Januari lalu. Pria 41 tahun ini sebetulnya masih populer di mata masyarakat, tapi perlahan kehilangan dukungan justru dari internal partainya selama dua bulan terakhir.

Keputusan mundur ini telah disampaikan secara resmi kepada Presiden Yunani. Dengan begitu, pemilihan umum akan digelar paling cepat 20 September mendatang. Tidak jelas apakah pada pemilu berikutnya, Tsipras akan maju lagi mewakili Syriza.

"Saya sangat bangga selama mengemban amanat memimpin pemerintahan dan berhasil memberikan perjanjian yang lebih baik bagi masa depan rakyat Yunani," ujarnya.

Merujuk konstitusi Yunani, maka Tsipras akan digantikan oleh Vassiliki Thanou-Christophilou, yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Vassiliki, hakim yang juga berhaluan kiri, sangat menentang keputusan pemerintah menerima utang baru beserta syarat-syaratnya yang berat dari Uni Eropa.

Sebetulnya Presiden Prokopis Pavlopoulos bisa meminta partai dengan suara terbanyak kedua di parlemen Yunani untuk mengambil alih pemerintahan. Tapi analis BBC meyakini semua partai akan menyetujui opsi pemilihan umum sela bulan depan.

Paket utang kali ini harus dibayar lagi tiga tahun mendatang. Selama periode itu, Yunani didesak memangkas besaran pensiun, menaikkan pajak penjualan, serta mengurangi subsidi bermacam layanan publik. Semuanya agar Yunani tak keluar dari zona mata uang Euro yang bisa memicu krisis ekonomi global berikutnya.

Pekan lalu, keputusan Tsipras menerima dana talangan IMF dan Uni Eropa dikecam anggota partai Syriza. Dukungan bagi Tsipras tak sampai 120 suara, dari total 300 kursi di parlemen, untuk memuluskan perjanjian itu.

Yunani sampai sekarang berstatus negara bangkrut. Janji Tsipras kepada rakyat bahwa dia akan memaksa Uni Eropa ataupun IMF menunda pembayaran utang, terbukti gagal. Rencananya mengurangi program penghematan anggaran yang menyengsarakan rakyat juga rontok.

Kendati secara ideologi sangat anti pada utang luar negeri, pada akhirnya Tsipras terpojok karena pemerintahnya kehabisan dana kas buat memutar roda perekonomian. Jika bersedia menerima pinjaman dari kreditur, maka Yunani bisa memanfaatkan 35 miliar Euro untuk menggenjot pembangunan, sekaligus membuka lapangan kerja.

Sekitar 7,16 miliar Euro untuk mencicil utang jatuh tempo ke IMF dan Komisi Uni Eropa, sedangkan 12,5 miliar Euro dapat dipakai buat menarik investasi masuk kembali ke Negeri Para Dewa.