TKI dipancung, KBRI dibom, Indonesia selalu sabar pada Saudi

Arab Saudi dalam waktu kurang dari sepekan dikaitkan dengan peristiwa yang sensitif bagi Indonesia. Pekan lalu, dua Tenaga Kerja Indonesia dipancung setelah lama dipenjara tanpa kejelasan hukum. Sedangkan dua hari lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Sana'a, Yaman, hancur, oleh serangan rudal yang diduga kuat datang dari jet tempur Liga Arab, pimpinan Saudi.

Kasus pertama yang membuat relasi Indonesia-Saudi agak renggang adalah hukuman pancung terhadap TKI asal Madura, Siti Zaenab binti Duhri Rupa pada Selasa (14/4). Berselang dua hari, Karni binti Medi Tasrim turut dipancung di Kota Jeddah.

Walau keduanya terbukti bersalah atas kasus pembunuhan warga Saudi, Kemenlu tetap mengirim protes kepada Dubes Mustafa Ibrahim Al Mubarak.

Menlu Retno L.P Marsudi menjelaskan, protes ini diperlukan karena Saudi tidak memberi informasi kepada KJRI Jeddah bahwa akan dilakukan eksekusi mati seorang WNI. Pemerintah RI malah memperoleh waktu eksekusi dari media massa.

"Kenapa masalah notifikasi penting? Pada saat kita diberitahu keluarga paling tidak bisa dibawa untuk terakhir kalinya. Jadi masalah prosedur (eksekusi) tentu penting," kata Retno.

Tidak ada itikad baik dari Kerajaan Arab Saudi untuk setidaknya memberi tahu akan ada eksekusi WNI. Ini dinilai menlu sangat tidak wajar dalam pergaulan internasional, apalagi hukuman pancung tersebut melibatkan warga negara asing.

"Dubes juga tidak tahu, kita kontak kemlu (Arab Saudi), kemlu-nya juga tidak tahu. Jadi ini merupakan sistem yang kita tidak paham mengapa terjadi seperti ini. Dan ini menyangkut warga negara asing," ujarnya mempertanyakan kebijakan Saudi.

Sedangkan untuk kasus hancurnya KBRI di Sana'a, Kemenlu juga langsung memprotes pada Dubes Saudi. Walau tidak ada pernyataan resmi, pemerintah Indonesia menyiratkan bahwa jet Liga Arab adalah satu-satunya yang punya kemampuan menghancurkan lingkungan Distrik Hadda.

Informasi yang dikumpulkan Al Arabiya dan Telesur, jet tempur Liga Arab pada Senin (20/4) pukul 11.00 waktu setempat memang dijadwalkan membombardir kawasan di Bukit Faj Attan, dekat distrik Hadda. Satu kilometer dari KBRI, kabarnya ada

gudang senjata milik pemberontak Syiah Houthi.

Sejauh ini, belum ada tuntutan permintaan maaf dari RI kepada Saudi.

"Saya melakukan pertemuan dengan Dubes Saudi. Intinya dua. Saya meminta penjelasan mengenai apa yang terjadi 20 April kemarin, saya minta penjelasan dari beliau" kata Menlu Retno L.P Marsudi saat ditemui di sela-sela Konferensi Asia Afrika, Balai Sidang Jakarta, Selasa (21/4).

Dubes Mustafa belum berkomentar. Adapun dari pihak militer Saudi, tidak ada permintaan maaf atas serangan pada Senin siang yang kemungkinan berdampak atas rusaknya KBRI.

Jubir militer Saudi, Brigjen Ahmed Asseri mengatakan serangan itu harus dilakukan. Sebab, intelijen Liga Arab menyatakan pemberontak syiah Houthi menyembunyikan senjata di rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan.

Menlu Retno menyatakan pihak Indonesia akan sabar menunggu jawaban dari Saudi. Tuntutan ganti rugi juga baru dibicarakan seandainya sudah ada penjelasan komprehensif dari Dubes Mustafa.

"Saya meminta penjelasan dari mereka dan mencari penjelasan apa yang akan mereka lakukan," tandasnya.

Kerusakan bangunan milik pemerintah RI itu mencapai 80 persen akibat serangan kemarin. Seluruh mobil diplomatik hancur. Tiga WNI luka ringan, ketika berusaha menyelamatkan diri dari gedung.

Merujuk perkembangan terakhir, 37 WNI yang sempat bertahan di KBRI Sana'a telah diungsikan ke Kota Hudaidah lewat jalur darat kemarin pukul 04.00 waktu setempat. Akibat serangan itu, 46 warga sipil Yaman tewas.

Walau belum menuntut permintaan maaf, Retno mengatakan dia menyesalkan serangan ini. Pasukan Liga Arab seharusnya tahu obyek vital seperti kedutaan asing harus dilindungi di area konflik. Apalagi pemerintah sudah menjelaskan lokasi-lokasi aset milik RI di Ibu Kota Sana'a.

"26 Maret lalu Indonesia sudah memberikan info mengenai longitude dan latitude lokasi Indonesia di Sana'a. Baik KBRI maupun Wisma Duta kita sudah berikan koordinatnya. Ini merupakan misi diplomatik maka harus dilindungi. Ada kewajiban semua pihak harus melindungi premises diplomatik negara manapun," urai Retno.