Negara APEC sepakati kerjasama ekstradisi koruptor

Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2014 kemarin telah menyepakati untuk saling melakukan ekstradisi bila ada pejabat negara yang kabur sebab kasus korupsi. Dalam kesepakatan ini juga menyetujui peningkatan pemulihan aset, membangun jaringan anti rasuah, dan berbagi informasi intelijen.

Lembaga ini disebut Jaringan Anti korupsi Otoritas dan Lembaga penegakan Hukum APEC (ACT-NET) bakal dikomandani China dan didukung Amerika Serikat, demikian dilansir situs asiaone.com, Senin (10/11).

"Perjanjian ini melibatkan 21 negara anggota APEC termasuk China dan Amerika antinya bakal bertukar informasi seputar penegakan hukum dan anti korupsi di kawasan Asia Pasifik," demikian pernyataan dari sebuah sumber.

Kerjasama ini meliputi dicabutnya zona aman bagi koruptor, pemulihan serta pengembalian hasil korupsi, ekstradisi, dan bantuan hukum bagi negara asal. Perjanjian ini nampak seiring dengan visi Presiden China Xi Jinping yang tengah giat-giatnya memberantas rasuah di negaranya namun terkendala lantaran beberapa tersangka kabur ke luar negeri.

Bulan lalu China menangkap 180 orang melakukan korupsi dan kampanye ini disebut operasi berburu rubah.

"Ini kerjasama dengan langkah besar ke depan. Korupsi tidak hanya menciptakan kondisi tidak adil namun juga mendistorsi hubungan ekonomi dan sistem tidak bekerja untuk semua orang," ujar Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry.

Belum jelas apakah perjanjian ini bakal efektif mencegah rasuah lantaran Amerika pernah menentang upaya penawaran ekstradisi dengan China sebab pemerintah Negeri Tirai Bambu itu sering melakukan penyiksaan dan hukuman mati bagi koruptor.

China memiliki kerjasama ekstradisi dengan 38 negara termasuk Indonesia. Namun tidak dengan Amerika, Kanada, atau Australia. Tiga negara itu menjadi tujuan populer banyak koruptor, seperti dilansir media lokal.