Pemimpin Krimea tanda tangani perjanjian bergabung dengan Rusia

Pemimpin Rusia dan Krimea hari ini menandatangani sebuah perjanjian untuk memasukkan Krimea ke wilayah Rusia, setelah pelaksanaan referendum di mana penduduk di wilayah Ukraina itu sangat mendukung tindakan tersebut.

Presiden Vladimir Putin menandatangani dokumen itu dengan perdana menteri dan ketua parlemen Krimea, diikuti sebuah pidato di televisi di mana dia dengan penuh semangat membela referendum Krimea sebagai pemulihan keadilan sejarah di Krimea, seperti dilansir stasiun televisi Fox News, Selasa (18/3).

Perjanjian itu telah didukung oleh Mahkamah Konstitusi Rusia dan disahkan oleh parlemen kedua negara untuk diterapkan. Langkah-langkah itu dianggap hanya formalitas belaka.

Putin telah menuduh Barat mendorong kerusuhan di Ukraina dalam rangka untuk memutuskan ikatan sejarah mereka dengan Rusia, dan menepis kritikan Barat terkait pemungutan suara di Krimea yang dianggap ilegal.

Dalam pidatonya ditayangkan televisi hari ini, Putin membela tindakan Rusia untuk mencaplok Krimea, dan mengatakan hak dari warga etnis Rusia telah disalahgunakan oleh pemerintah Ukraina.

"Putin juga menyebut pemerintah di Ukraina sebagai nasionalis, neo-Nazi, anti-Rusia dan anti-Semitisme," tulis laporan dari Reuters.

"Mereka yang berada di belakang kejadian ini, mereka mempersiapkan sebuah kudeta, satu lagi," ujar Putin. "Mereka berencana untuk merebut kekuasaan, berhenti tanpa apa-apa."

Putin menyangkal tuduhan Barat bahwa Rusia menginvasi Krimea sebelum pemungutan suara referendum, dan mengatakan tentara Rusia dikirim ke sana sesuai dengan perjanjian dengan Ukraina yang memungkinkan Rusia untuk menempatkan hingga 25.000 pasukan di pangkalan Armada Laut Hitam di Krimea.

Putin juga mengatakan pemungutan suara referendum bagi Krimea pada Ahad pekan lalu untuk bergabung dengan Rusia sejalan dengan hukum internasional, dan mencerminkan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri.