Permohonan Trump ke Presiden Israel Berikan Ampunan ke Netanyahu Terkait Kasus Korupsi

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Rabu (12/11/2025), mengirimkan surat kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, meminta agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diberikan grasi terkait kasus korupsi yang telah berlangsung lama dan memecah belah masyarakat Israel.

Tindakan ini merupakan upaya terbaru Trump untuk terlibat dalam kasus Netanyahu, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh Amerika Serikat dalam urusan domestik Israel.

Sebelumnya, Trump juga telah mendesak pemberian grasi untuk Netanyahu dalam pidatonya di parlemen Israel bulan lalu, saat melakukan kunjungan singkat untuk mempromosikan rencana gencatan senjata dalam konflik di Gaza.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Herzog, Trump menyatakan bahwa kasus korupsi tersebut merupakan penuntutan yang bersifat politis dan tidak berdasar.

"Di tengah upaya Negara Besar Israel dan bangsa Yahudi yang luar biasa melewati masa-masa sangat sulit selama tiga tahun terakhir, saya dengan ini menyerukan kepada Anda untuk sepenuhnya memberikan grasi kepada Benjamin Netanyahu --- seorang Perdana Menteri masa perang yang tegas dan tangguh, yang kini memimpin Israel menuju masa damai," tulis Trump seperti yang dikutip dari Associated Press.

Netanyahu menjadi perdana menteri aktif pertama dalam sejarah Israel yang diadili, setelah menghadapi tuduhan penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan menerima suap dalam tiga kasus terpisah yang menuduhnya menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan kepada pengusaha kaya sebagai imbalan atas dukungan mereka.

Ia membantah semua tuduhan tersebut dengan gaya yang mirip dengan Trump, menyebut kasusnya sebagai witch hunt atau perburuan penyihir, yang berarti penargetan secara tidak adil, yang diatur oleh media, kepolisian, dan lembaga peradilan.

Melalui unggahan di platform X, Netanyahu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Trump, meskipun tidak secara langsung menanggapi permintaan grasi tersebut.

"Terima kasih, Presiden Trump, atas dukungan luar biasa Anda. Seperti biasa, Anda berbicara apa adanya," tulisnya.

"Saya menantikan kelanjutan kerja sama kita untuk memperkuat keamanan dan memperluas perdamaian," tambahnya.

Selama setahun terakhir, Netanyahu telah memberikan kesaksian beberapa kali, namun persidangan sering tertunda karena ia harus menangani perang dan kerusuhan yang muncul setelah serangan militan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Meskipun posisi presiden Israel lebih bersifat simbolis, pemegang jabatan tersebut memiliki hak untuk memberikan grasi.

Herzog mengungkapkan bahwa ia telah menerima surat dari Trump, tetapi menegaskan bahwa setiap individu yang ingin mengajukan grasi presiden harus mengajukan permohonan secara resmi.

Ia enggan memberikan komentar mengenai tanggapannya terhadap permintaan dari Netanyahu, hanya menyatakan bahwa persidangan tersebut menjadi sumber perpecahan dan gangguan bagi negara. Selain itu, ia lebih berharap agar Netanyahu dan pihak penuntut dapat mencapai kesepakatan penyelesaian.

Saat Trump menyerukan pemberian grasi dalam pidatonya bulan lalu, ia mendapatkan tepuk tangan meriah dari para pendukung Netanyahu di parlemen.

Namun, seruan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaruh Amerika Serikat terhadap kebijakan Israel, khususnya yang berkaitan dengan keamanan di Gaza.

Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat, mulai dari Wakil Presiden JD Vance hingga Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Media Israel menyebut kunjungan-kunjungan tersebut sebagai "Bibi-sitting," sebuah permainan kata yang menggabungkan baby-sitting dan julukan Netanyahu, Bibi, yang menunjukkan bahwa para pejabat AS datang untuk memastikan Israel tetap mematuhi gencatan senjata yang rentan.

Baik Netanyahu maupun Vance membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa hubungan antara kedua negara tetap kuat. Pemimpin oposisi Yair Lapid berpendapat bahwa grasi tersebut dapat berdampak negatif bagi Netanyahu.

Ia menuliskan di X, "Pengingat: hukum Israel menetapkan bahwa syarat pertama untuk menerima grasi adalah pengakuan bersalah dan penyesalan atas tindakan tersebut."

Menurut hukum Israel, grasi presiden hanya bisa diberikan kepada Netanyahu jika ia mengajukan permohonan resmi, yang akan memicu prosedur panjang termasuk rekomendasi dari Kementerian Kehakiman, ungkap Amir Fuchs, peneliti senior di Israel Democracy Institute dan ahli hukum konstitusi.

Fuchs menambahkan bahwa grasi biasanya diberikan kepada individu yang telah terbukti bersalah. Ia menegaskan, "Grasi adalah bentuk pengampunan; grasi tanpa pengakuan bersalah adalah hal yang sangat tidak biasa dan bahkan ilegal."

Ia juga memperingatkan bahwa jika grasi diberikan setelah surat dari Trump, hal itu berpotensi memberikan "lampu hijau" terhadap praktik korupsi. "Pesannya akan merusak supremasi hukum," tambahnya.