Merdeka.com - Parlemen yang berpusat di Libya Timur akan mendukung pemerintah sementara melalui pengaturan baru guna menghilangkan 'pembatasan' yang diberlakukan oleh kesepakatan politik PBB dan ditandatangani pada 2015.

Pemerintah sementara yang berpusat di Libya Timur pada Ahad (3/6), beberapa hari setelah pertemuan di Paris yang dihadiri berbagai partai politik Libya guna membahas penyelesaian bagi krisis politik di negeri tersebut, mengumumkan Ketua Parlemen Timur Agila Saleh mengadakan pertemuan dengan kabinet pemerintah sementara. Tujuan pertemuan itu adalah membahas "pengaturan baru" yang berkaitan dengan pekerjaan pemerintah dan Bank Sentral Libya.

Saleh mengatakan, "Kebijakan akan disahkan oleh pemerintah sementara dan Bank Sentral Libya guna meningkatkan layanan dan kondisi hidup rakyat, sejalan dengan hasil pertemuan Paris dan kunjungan luar negeri oleh Perdana Menteri Abdullah Thani sehubungan dengan ini." Menurut pernyataan tersebut. Pengaturan baru bagi pekerjaan pemerintah baru dan Bank Sentral Libya akan diumumkan "setelah bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri" pada pertengahan Juni.

Pengaturan itu "Berkembang seputar kebijakan baru pemerintah guna menghilangkan pembatasan yang berpangkal dari kesepakatan politik yang ditandatangani di Marokko pada penghujung 2015", kata pernyataan tersebut.

"Koordinasi dilakukan dengan Perdana Menteri Thani, Gubernur Bank Sentral Libya Ali Al-Hebri dan Pangklima Militer Jenderal Khalifa Haftar," kata pernyataan itu, dikutip dari Antara.

Saleh menyatakan bahwa "komite tersebut, yang terdiri atas parlemen, Komando Umum Angkatan Darat, mengonfirmasi selama pertemuan Paris bahwa pemerintah sementara adalah pemerintah yang sah, dan pemerintah paralel adalah apa yang dinamakan pemerintah kesepakatan nasional, yang ditolak oleh anggota Parlemen nasional".

Meskipun kesepakatan politik yang ditaja PBB ditandatangni oleh pihak yang bertikai di Libya pada 2015 dan penunjukan pemerintah kesepakatan nasional dukungan PBB, Libya tetap terpecah secara politik antara pemerintah barat dan timur --yang bersaing dalam memperebutkan keabsahan.

Pada Selasa, Prancis menjadi tuan rumah pertemuan mengenai Libya di Paris, yang dihadiri oleh wakil semua pihak di Libya guna mengakhiri krisis politik.

Dalam komunike akhir pertemuan tersebut, para pemimpin berbagai faksi Libya berjanji "akan bekerjasama secara konstruktif dengan PBB untuk menyelenggarakan pemilihan umum damai yang dapat dipercaya dan menghormati hasil pemilihan umum itu".

Faksi yang bertikai di Libya juga sepakat untuk menyelenggarakan "pemilihan presiden dan anggota Parlemen pada 10 Desember.