Menebak Suasana Batin Pemerintah Jepang Masih Enggan Akui Palestina sebagai Negara

Menurut informasi yang diperoleh dari pemerintah pada Rabu (17/9), Jepang saat ini tidak memiliki rencana untuk mengakui kenegaraan Palestina, mengingat posisi Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu utama.

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, telah memberi tahu para pemimpin partainya bahwa ia berencana untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pada akhir bulan ini, tetapi diperkirakan tidak akan menghadiri konferensi internasional yang membahas isu Palestina. Hal ini diungkapkan oleh sumber yang dilansir oleh Kyodo News.

Ishiba juga telah mengumumkan niatnya untuk mundur dari posisi presiden Partai Demokrat Liberal, dengan pemilihan kepemimpinan dijadwalkan pada 4 Oktober mendatang.

Setelah itu, sidang Parlemen Jepang (Diet) diperkirakan akan berlangsung untuk memilih perdana menteri baru.

Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah Jepang diperkirakan akan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengakui Negara Palestina.

"Pemerintah Jepang khawatir bahwa pengakuan tersebut dapat memperkeras sikap Israel dan memperburuk krisis kemanusiaan Palestina," ungkap sumber tersebut.

Pemerintahan Donald Trump sebelumnya juga menolak pengakuan itu, sementara Prancis, Inggris, dan Kanada telah merencanakan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina pada 22 September di markas besar PBB.

AS dan Prancis telah meminta Jepang untuk sejalan dengan posisi mereka menjelang konferensi tersebut.

"Jepang secara konsisten mendukung solusi dua negara, memahami aspirasi Palestina untuk mendirikan negara merdeka, dan mendukung upaya mereka menuju tujuan tersebut," jelas Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Rabu.

"Kami sangat prihatin bahwa aksi militer Israel yang sedang berlangsung dapat merusak landasan solusi dua negara," tambahnya.

Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, menyatakan bahwa Jepang pada akhirnya akan mengakui keberadaan negara Palestina.

Namun, pengakuan tersebut akan bergantung pada perkembangan yang terjadi di masa mendatang.

Pada hari Minggu (14/9), Iwaya menekankan bahwa untuk mencapai pengakuan tersebut, diperlukan sebuah struktur pemerintahan yang dapat mengelola seluruh wilayah Palestina.

Ia juga menyoroti keberadaan Hamas, kelompok militan yang sedang terlibat dalam konflik dengan Israel, sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk memenuhi syarat tersebut.

Jepang, yang memiliki keterbatasan sumber daya dan sangat bergantung pada impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah, selama ini menjalankan diplomasi yang seimbang antara negara-negara Muslim dan Israel.