Merdeka.com - Sebuah gugus tugas baru dibentuk belum lama ini untuk menyelidiki bukti pelanggaran HAM di Myanmar, lima bulan setelah militer melakukan kudeta, menggulingkan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi dan membawa negara di Asia Tenggara itu dalam kekacauan berkepanjangan.

Proyek yang didanai pemerintah Inggris, Myanmar Witness, mengatakan pihaknya berbagi informasi dengan Mekanisme Penyelidikan Independen PBB untuk Myanmar, yang sedang menyelidiki dugaan kejahatan di Myanmar.

Inisiatif ini muncul ketika negara-negara Barat meningkatkan tekanannya kepada penguasa militer Myanmar terkait dugaan pelanggaran HAM, di mana PBB mengatakan lebih dari 880 orang dibunuh pasukan keamanan sejak kudeta.

“Myanmar Witness akan secara independen mengumpulkan, mengamankan, memproses, menyelidiki, memverifikasi, dan mengkaji insiden-insiden kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia,” jelas kelompok ini, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (11/7).

Kelompok ini juga akan mendorong aduan dari warga sipil dan juga secara independen memverifikasi insiden-insiden di media sosial, di mana warga Myanmar mengunggah sejumlah foto dan video yang menunjukkan pembunuhan, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya.

Myanmar Witness menyampaikan pihaknya telah mengungkap dan memverifikasi bukti-bukti pembalasan tentara, menembak kawasan sipil dan tempat ibadah, dan indikasi tujuan untuk menyakiti, jika tidak membunuh, para pengunjuk rasa.

Negara-negara Barat dan kelompok HAM mengecam kekejaman pasukan keamanan Myanmar. Otoritas militer berdalih mereka hanya menggunakan kekerasan ketika diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional.

Kekerasan sejak kudeta telah membuat lebih dari 230.000 orang melarikan diri dari rumah-rumah mereka, menurut PBB.