Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dilema Indonesia sebagai negara transit para pengungsi

Dilema Indonesia sebagai negara transit para pengungsi Pengungsi Rohingya di Aceh. ©2015 merdeka.com/afif

Merdeka.com - Ada dua dilema yang dihadapi Indonesia sebagai negara transit para pengungsi. Masalah utama adalah pendanaan. Baik pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki dana khusus terkait adanya pengungsi.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI Achsanul Habib menuturkan, kesulitan pendanaan biasanya dihadapi oleh pemerintah daerah. Karena mereka tidak mengalokasikan dana khusus untuk pengungsi, biasanya dana APBD dialokasikan untuk dana sosial dan bencana.

"Karena sekali lagi kita bukan negara tujuan pengungsi, tetapi kita negara transit. Jadi pengelolaannya hanya sementara," kata Habib.

Sebab, sebagai negara transit pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan sejumlah sarana.

"Namun demi kemanusiaan, Pemerintah Indonesia memberi bantuan kepada pengungsi seperti kebutuhan makan dan pendidikan bagi anak pengungsi," ujar Habib.

Dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, Habib menjelaskan bahwa itu menggunakan dana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) atau International Organization for Migration (IOM). "Mereka akan share dana, dan putuskan mana yang digunakan," katanya.

Dilema kedua, biasanya karena sudah terlalu nyaman di negara transit. Mereka jadi melupakan tujuan utamanya dan memilih menetap. "Di tengah-tengah jalan mereka sudah nyaman nih, dan akhirnya memilih menetap. Ini yang jadi dilema sebagai negara transit," ujar Habib saat berbicara dalam forum Masalah Penanganan Pengungsi dan Para Pencari Suaka di Hotel Gren Alia, Jakarta, Kamis (26/4).

Indonesia telah menandatangani hukum soal pengungsi melalui Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 yang baru ditandatangani pada Desember 2017. Untuk membantu pengungsi yang terlantar di lautan internasional.

"Banyak pengungsi menyasar negara-negara yang pemeluknya beragama Islam, seperti Bangladesh dan di Asia Tenggara sendiri yakni Indonesia dan Malaysia. Tapi Indonesia sejauh ini komitmen dalam menerima semua pengungsi tidak berdasarkan suku, agama atau pun ras mereka," kata dia.

Namun ada prioritas utama yang menjadi pertimbangan Indonesia, seperti diatur dalam Perpres dalam kerangka norma dan nilai-nilai universal, yakni kelompok-kelompok yang paling rawan, yaitu ibu hamil, anak-anak, orang tua dan kaum disabilitas.

Pemerintah Indonesia bersedia membantu mereka dan membawa mereka ke tempat aman, seperti di Aceh dan Sumatera Utara.

Tapi sebagai negara bukan pihak konvensi 1951 dan protokolnya 1967, seluruh mekanisme formal bagi pengungsi, mulai dari registrasi proses pemberian status pengungsi, pemenuhan kebutuhan mendasar hingga penempatan ke negara ketiga atau pemulangan sukarela, berada di bawah wewenang UNHCR.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing untuk Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan

Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing untuk Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan

Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Apa Arti Pemilu? Ketahui Asas & Dasar Penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia

Apa Arti Pemilu? Ketahui Asas & Dasar Penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia

Apa arti pemilu? Berikut penjelasannya secara rinci.

Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya

Pelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.

Baca Selengkapnya