Wow! Realisasi Belanja Negara NTB Tembus Rp19,60 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya
Kantor Wilayah DJPb NTB melaporkan Realisasi Belanja Negara NTB mencapai Rp19,60 triliun per September 2025, melebihi 70% pagu APBN. Apa saja sektor yang didanai?
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan realisasi belanja negara di wilayah tersebut telah mencapai Rp19,60 triliun. Angka ini tercatat hingga periode Januari sampai September 2025, menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan daerah.
Kepala DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyatakan bahwa capaian ini setara dengan 70,92 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan. Realisasi ini menandakan progres signifikan dalam pengelolaan keuangan negara di NTB.
Belanja negara tersebut terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,83 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,77 triliun. Alokasi dana ini bertujuan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik serta pembangunan di seluruh wilayah NTB.
Belanja Pemerintah Pusat: Dukung Layanan Publik Esensial
Realisasi belanja pemerintah pusat di NTB tercatat sebesar Rp4,83 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung beragam sektor layanan publik yang krusial bagi masyarakat. Kehadiran negara sangat terasa melalui peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang.
Sektor pendidikan menerima alokasi sebesar Rp1,42 triliun, sementara sektor ekonomi mendapatkan Rp930,42 miliar. Selain itu, sektor kesehatan juga memperoleh Rp148,38 miliar, dan sektor agama sebesar Rp164,62 miliar. Alokasi ini menunjukkan fokus pemerintah pada pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan.
Dana belanja pemerintah pusat ini menjadi pilar penting dalam memastikan operasional dan pengembangan layanan dasar. Peningkatan kualitas layanan publik menjadi prioritas utama dalam setiap alokasi anggaran yang diberikan. Realisasi belanja negara ini secara langsung berkontribusi pada kemajuan daerah.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Penguatan Pembangunan Lokal
Pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,77 triliun kepada NTB. Angka ini setara dengan 75,10 persen dari pagu TKD per triwulan III-2025, menunjukkan kelancaran distribusi dana untuk pembangunan daerah.
Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), NTB menerima Rp1,76 triliun dari pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Rp782,56 miliar juga disalurkan dari pemungutan pajak di wilayah tersebut. Dana ini memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
Dana desa yang disalurkan mencapai Rp988,36 miliar, dimanfaatkan untuk berbagai program strategis. Ini termasuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa sebesar Rp69,81 miliar, program ketahanan pangan Rp224,28 miliar, serta ketahanan iklim tingkat desa Rp38,41 miliar. Pengembangan potensi dan keunggulan desa juga didukung dengan alokasi Rp25,41 miliar.
Kepala DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menegaskan bahwa, "Realisasi itu mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan layanan dasar hingga ke tingkat desa." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya Realisasi Belanja Negara NTB sampai ke pelosok.
Realisasi Pendapatan Negara: Kontribusi dari Berbagai Sektor
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara di NTB tercatat sebesar Rp2,76 triliun hingga September 2025. Angka ini mencapai 64,01 persen dari target APBN, menunjukkan potensi peningkatan pendapatan di sisa tahun anggaran.
Total pendapatan negara ini terdiri dari beberapa komponen utama. Penerimaan pajak menyumbang Rp1,97 triliun, atau 55,4 persen dari target APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp70,58 miliar, setara 54,6 persen dari target APBN.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang sangat baik, mencapai Rp719,43 miliar atau 114,2 persen dari target APBN. PNBP ini dihimpun dari beragam layanan publik, seperti layanan paspor sebesar Rp27,46 miliar dan layanan administrasi kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) sebesar Rp55,71 miliar.
Selain itu, jasa layanan kesehatan dan pendidikan berkontribusi Rp353,32 miliar pada PNBP. Pungutan resmi wisata alam juga turut menyumbang Rp19,76 miliar, menunjukkan potensi pariwisata NTB. Seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat ini pada akhirnya dikembalikan kepada masyarakat melalui pelaksanaan belanja negara yang mendukung pelayanan publik di daerah.
Sumber: AntaraNews