Realisasi Pendapatan Pemprov Riau 2025 Capai Rp8,21 Triliun, Kinerja BUMD Disorot
Pemerintah Provinsi Riau mencatat **Realisasi Pendapatan Pemprov Riau 2025** sebesar Rp8,21 triliun, namun kinerja BUMD dinilai belum optimal dan mengalami penurunan kontribusi yang signifikan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp8,21 triliun sepanjang tahun 2025. Angka ini mencapai 86,44 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp9,47 triliun. Capaian ini diumumkan dalam refleksi akhir tahun yang berlangsung di Pekanbaru, Rabu.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan rincian pendapatan tersebut dalam keterangan resminya. Realisasi pendapatan Pemprov Riau 2025 ini menunjukkan upaya Pemprov Riau dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Meskipun capaian pendapatan cukup signifikan, sorotan tajam juga diarahkan pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau. Beberapa BUMD dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah, bahkan ada yang mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian Pendapatan Daerah Riau 2025
Rincian realisasi pendapatan Pemprov Riau pada tahun 2025 menunjukkan komposisi yang beragam dari berbagai sumber. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dengan realisasi mencapai Rp4,19 triliun. Angka ini merepresentasikan 80,59 persen dari target yang telah ditetapkan untuk PAD.
Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga memberikan kontribusi besar terhadap kas daerah. Realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp4,02 triliun, atau 94,36 persen dari proyeksi awal. Ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam alokasi dana.
Sementara itu, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp6,2 miliar, atau 67,26 persen dari proyeksi. Pemprov Riau terus berupaya menggali potensi pendapatan lainnya, termasuk melalui pengelolaan aset strategis. Salah satunya adalah rencana pengembangan Hotel Riau di Jakarta dan optimalisasi pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai sumber pendapatan baru.
Belanja Daerah dan Prioritas Pembangunan
Capaian pendapatan yang berhasil dihimpun diarahkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Riau. Realisasi belanja daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp7,9 triliun. Angka ini mencapai 83,70 persen dari total proyeksi belanja yang telah direncanakan dalam APBD Perubahan.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa alokasi belanja tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan wajib dan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ini mencakup sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Riau secara merata.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan program-program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditetapkan.
Sorotan Terhadap Kinerja BUMD Riau
Di tengah capaian pendapatan yang positif, Pelaksana Tugas Gubernur Riau menyampaikan keprihatinan terhadap kinerja beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, sejumlah BUMD belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. Persoalan strategis mulai dari kinerja manajemen hingga efisiensi operasional menjadi perhatian serius Pemprov Riau.
SF Hariyanto secara spesifik menyoroti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). "Terhadap PT Sarana Pembangunan Riau dan PT Pengembangan Investasi Riau, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis," katanya menegaskan. Ia juga menambahkan, "PT PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua, tapi tak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya tapi struktur organisasinya makin banyak."
Selain kedua BUMD tersebut, perhatian khusus juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). BRKS, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu BUMD andalan dengan sumbangan pendapatan signifikan, kini mengalami penurunan tajam. "BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah, bahkan sempat Rp500 miliar pernah. Sekarang cuman Rp80 miliar," ungkap SF Hariyanto, menunjukkan keprihatinan atas kondisi tersebut.
Sumber: AntaraNews