KKP Dorong Hilirisasi Kelautan, Jajaki Kerja Sama dengan China dan Korea Selatan

KKP akan menindaklanjuti potensi kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi sektor kelautan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kepastian kerja sama hilirisasi sektor kelautan dengan sejumlah negara, termasuk China dan Korea Selatan. Hal ini disampaikan usai partisipasi delegasi Indonesia dalam forum Our Ocean Conference (OOC) ke-10 yang berlangsung pada 28–30 April 2025 di Busan, Korea Selatan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan bahwa belum ada kesepakatan formal yang diteken dalam forum tersebut, namun sejumlah indikasi kerja sama mulai terbentuk.

“Kita sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa negara, seperti China dan kemungkinan juga Korea Selatan, serta beberapa negara strategis lainnya yang sudah mengajak diskusi,” ujar Kartika dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (7/5).

Kartika menambahkan, meskipun belum menghasilkan perjanjian mengikat, KKP akan menindaklanjuti potensi kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi sektor kelautan. Menurutnya, hilirisasi menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi biru nasional dan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Secara terpisah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. Ia menyebut sejumlah komoditas unggulan yang dimiliki Indonesia, seperti rumput laut, ikan tuna, cakalang, tongkol, udang, rajungan, tilapia, dan garam.

“Indonesia adalah produsen tuna, cakalang, dan tongkol terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 1,5 juta ton per tahun. Ini potensi besar yang harus kita olah,” kata Gibran, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Gibran juga menyoroti tantangan yang perlu diatasi, seperti pengembangan kawasan industri dengan fasilitas cold storage, akses pembiayaan bagi nelayan dan UMKM, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal.

Ia menambahkan, potensi produksi rumput laut Indonesia mencapai 9,7 juta ton, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Menurutnya, jika rumput laut diolah menjadi produk bernilai tambah seperti kosmetik, nilainya bisa meningkat hingga 15 sampai 30 kali lipat.

“Rumput laut juga bisa diolah menjadi bioplastik, bioavtur, pupuk, hingga bahan farmasi,” ujar putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.