Fakta Unik Anggaran Badung: Pemkab Tegaskan Dana Tak Mengendap, Ini Penjelasannya!
Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan **Anggaran Badung** tidak mengendap di kas daerah, melainkan sedang dalam proses penyaluran. Apa saja prioritasnya?
Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, baru-baru ini menegaskan bahwa **Anggaran Badung** yang dimiliki tidak mengendap di kas daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait kondisi serapan anggaran yang belum optimal.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung, Ketut Wisuda, menjelaskan bahwa dana tersebut sedang dalam proses penyaluran. Pernyataan ini disampaikan di Mangupura, Kabupaten Badung, pada hari Rabu.
Wisuda menegaskan bahwa kondisi serapan anggaran yang terlihat belum optimal bukan berarti dana **APBD Badung** tidak digunakan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan prioritas daerah yang sedang berjalan.
Proses Penyaluran Anggaran dan Prioritas Pemkab Badung
Ketut Wisuda menjelaskan bahwa dana tersebut bukan mengendap, melainkan sudah dalam proses Surat Penyediaan Dana (SPD) ke kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Uang tersebut bukan mengendap, tetapi sudah dalam proses Surat Penyediaan Dana ke kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah namun belum proses Surat Pertanggungjawaban," ujarnya.
Anggaran ini juga dialokasikan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta belanja operasional perangkat daerah. Selain itu, **Anggaran Badung** mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung di berbagai sektor.
Sejumlah program strategis Pemkab Badung, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, maupun dukungan ekonomi masyarakat, saat ini sedang memasuki tahap pelaksanaan fisik maupun administrasi keuangan.
Komitmen Akuntabilitas dan Koordinasi Efektif
Proses pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. "Kami pastikan seluruh kegiatan berjalan, dan serapan anggaran akan meningkat signifikan pada triwulan keempat," kata Ketut Wisuda.
Pemkab Badung juga berkomitmen kuat untuk mendukung arahan Kementerian Keuangan dalam menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan akuntabilitas keuangan. Koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terus diperkuat untuk memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Dengan langkah tersebut kami berharap realisasi APBD Badung pada akhir tahun 2025 dapat tercapai optimal, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional," pungkas Ketut Wisuda.
Sumber: AntaraNews