Ditjen Pajak: Ojek Online dan Penjual Pulsa Bebas Pungutan Pajak E-Commerce
Penjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan ojek daring (online) atau ojol hingga penjual pulsa terbebas dari pungutan pajak penghasilan (PPh) 22 oleh niaga elektronik (e-commerce) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.
"Ojol ini tidak dipungut, termasuk pengecualian," kata Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama dalam taklimat media, dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (14/7).
Di samping itu, katanya pula, penjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.
Kemudian, emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan juga tidak dikenai pungutan.
Pengalihan hak atas tanah dan bangunan pun juga terbebas dari pungutan. “Karena itu nanti lewat notaris biasanya,” ujar Yoga.
Pungutan juga tidak dilakukan terhadap penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh penjualan.
Selanjutnya, pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang disampaikan kepada lokapasar yang ditunjuk. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) butir a PMK 37/2025.
Sasaran Aturan Pajak DIpungut E-Commerce
Adapun yang menjadi sasaran dari beleid ini adalah pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juta. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan oleh pedagang kepada lokapasar yang ditunjuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), paling lambat akhir bulan saat omzet melewati ambang batas tersebut.
Dalam Pasal 8 ayat (1), dijelaskan bahwa besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Tarif pemungutan PPh itu dapat bersifat final maupun tidak final.
Menurut Yoga, aturan ini akan diterapkan secara bertahap guna mengimbangi kesiapan pihak-pihak yang terlibat.
"Kami sudah berkomunikasi dengan marketplace. Kami sosialisasikan dan mereka juga butuh penyesuaian di sistemnya. Ketika mereka sudah siap untuk implementasi, mungkin dalam sebulan-dua bulan ke depan baru kami tetapkan mereka sebagai pemungut PMSE," ujar Yoga pula.