Wacana Pilkada Lewat DPRD, Komisi II DPR Pastikan Pembahasan RUU Pemilu Jadi Fokus Utama
Belum ada pembahasan sama sekali RUU Pilkada, termasuk wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan, Komisi II DPR saat ini fokus untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, bukan revisi Undang-Undang Pilkada. Dia menegaskan belum ada pembahasan sama sekali RUU Pilkada, termasuk wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
"Sampai sejauh ini belum ada pembahasan soal Pilkada,” kata Bahtra kepada wartawan, dikutip Jumat (16/1).
Menurut dia, pembahasan RUU harus berurutan atau sesuai tahapan yakni penyempurnaan aturan pemilihan presiden dan legislatif terlebih dahulu, baru kemudian kepala daerah.
"Artinya kita fokus dahulu. Menurut pandangan saya, kita selesaikan dahulu pileg, pilpres, baru kemudian pilkada,” ujar dia.
Pembahasan RUU Pemilu Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Bahtra menyebut pembahasan Undang-Undang Pemilu diharapkan dapat dikerjakan dan selesai pada tahun ini.
"Sekarang ini kita baru mau mulai Undang-Undang Pemilu. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibahas, dan kami Komisi II tentu siap jika diberi tugas,” ucap dia.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, tak ada arahan pimpinan DPR mengenai revisi Undang-Undang Pilkada. Ia kembali menegaskan pembahasan RUU Pilkada kemungkinan baru akan dilakukan setelah proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu selesai.
"Ini orang kita bahas Undang-Undang Pemilunya aja belum dimulai terus kemudian kita meloncat ke Undang-Undang Pilkada dan bagi saya kan ya butuh tahapan-tahapan lah dan pasti pada saatnya nanti kita akan sampaikan ke teman-teman" pungkasnya.