DPRD Bogor Desak Transparansi APBD 2026 Perumda Tirta Pakuan demi Pelayanan Optimal
Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Tirta Pakuan untuk transparan dalam pengelolaan APBD 2026, menyoroti akuntabilitas dan peningkatan pelayanan air bersih bagi warga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melalui Komisi II mendesak Perumda Tirta Pakuan agar transparan dalam pengelolaan anggaran. Permintaan ini secara khusus ditujukan pada anggaran yang bersumber dari APBD dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.
Desakan ini mengemuka dalam rapat pembahasan rencana kerja Perumda Tirta Pakuan yang berlangsung di Gedung DPRD Bogor pada Jumat, 23 Januari. Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran direksi perusahaan daerah tersebut serta seluruh anggota Komisi II DPRD.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran serta menjamin peningkatan pelayanan air bersih bagi warga Kota Bogor. DPRD ingin memastikan setiap program berjalan sesuai rencana, termasuk proyek besar seperti Program Manajemen Perpipaan hingga 2027.
Akuntabilitas Anggaran dan Aset Perumda
Anggota Komisi II DPRD Bogor, Heri Cahyono, menegaskan bahwa transparansi pengelolaan anggaran merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Ia secara khusus menyoroti dana yang berasal dari APBD, menekankan bahwa pelaporan penggunaan dana harus jelas dan akuntabel.
Selain itu, Heri juga menyoroti peningkatan setoran kepada Pemerintah Kota Bogor sebagai salah satu indikator kinerja. Ia turut membahas rencana proyek Program Manajemen Perpipaan (PMP) hingga tahun 2027 yang mencakup target sambungan rumah baru dan penggantian jaringan pipa.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah sejumlah aset Perumda Tirta Pakuan yang hingga kini belum diserahkan. Heri mengingatkan agar proses penyerahan aset tidak dilakukan secara terburu-buru, karena berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun perusahaan.
Penajaman Strategi dan Inovasi Pelayanan
Anggota Komisi II DPRD Bogor, Endah Purwanti, menilai bahwa rencana kerja Perumda Tirta Pakuan masih didominasi oleh program reguler. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penajaman strategi untuk mencapai target yang lebih ambisius hingga tahun 2027.
Menurut Endah, penguatan regulasi dan koordinasi harus dilakukan sejak awal agar seluruh program dan kajian benar-benar siap sebelum memasuki tahun anggaran 2026. Persiapan yang matang sangat penting untuk mencegah hambatan dalam pencapaian target pelayanan.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Bogor, Anna Mariam Fadhila, menyoroti peluang pengembangan kawasan air minum premium. Air dari kawasan ini berpotensi untuk langsung dikonsumsi tanpa perlu dimasak, menawarkan inovasi yang menarik.
Meskipun mendukung inovasi tersebut, Anna mengingatkan adanya konsekuensi biaya investasi dan perawatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, manfaat dari pengembangan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat agar sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.
Komitmen Perumda Tirta Pakuan untuk Peningkatan Layanan
Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Bogor, Rino Indira, memaparkan rencana kerja tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Ini menunjukkan komitmen perusahaan daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.
Program yang disampaikan meliputi penambahan jumlah pelanggan baru, penurunan tingkat kehilangan air, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penguatan program sanitasi juga menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana kerja tersebut.
Rapat tersebut menjadi bagian integral dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan akuntabilitas. Tujuannya adalah agar rencana kerja dan penggunaan APBD oleh Perumda Tirta Pakuan berjalan efektif dan berorientasi pada peningkatan pelayanan air bersih bagi warga Kota Bogor.
Sumber: AntaraNews