Anggota DPR Soroti Kebijakan WFH: Perlu Kajian Komprehensif dan Data Konkret
Pemerintah mempertimbangkan Kebijakan WFH sebagai respons kenaikan harga minyak global. Anggota DPR RI Muhammad Khozin mendesak kajian komprehensif, mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Kebijakan WFH.
Anggota DPR RI Muhammad Khozin menyoroti rencana pemerintah terkait implementasi kebijakan Work From Home (WFH). Kebijakan ini muncul sebagai respons atas eskalasi di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Ia menekankan pentingnya mitigasi komprehensif berbasis efektivitas dan efisiensi.
Khozin, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, menyatakan bahwa pilihan format WFH harus dikaji secara presisi. Hal ini perlu dilakukan dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta dampak terhadap ekonomi masyarakat. Pengalaman WFH saat pandemi COVID-19 dapat menjadi acuan penting.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel ini. Skema WFH dirancang untuk memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja, tidak hanya bagi ASN tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah.
Urgensi Kajian Komprehensif Kebijakan WFH
Muhammad Khozin menegaskan bahwa setiap Kebijakan WFH harus didasari oleh data konkret di lapangan. Data ini mencakup aspek demografi, efektivitas implementasi kebijakan sebelumnya, dan pertimbangan ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan berbasis data kuantitatif sangat krusial dalam penerbitan kebijakan ini.
Menurut anggota DPR dapil Jawa Timur IV ini, kebijakan yang akan ditempuh tidak boleh hanya mempertimbangkan satu aspek saja. Berbagai aspek mesti dijadikan dasar dalam penerbitan kebijakan agar hasilnya optimal dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
Pengalaman Indonesia selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 menjadi referensi berharga. Data dari periode tersebut dapat menjadi bahan penting untuk merumuskan Kebijakan WFH yang lebih matang dan adaptif terhadap kondisi saat ini.
Efektivitas WFH Satu Hari dan Pendekatan Multiaspek
Khozin mencontohkan, penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kebijakan WFH mempertimbangkan multiaspek secara menyeluruh untuk mencapai tujuan efisiensi yang diharapkan.
Pendekatan multiaspek ini harus menjadi rujukan utama dalam penerbitan Kebijakan WFH. Ia juga mengusulkan agar kebijakan ini dapat dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja yang tinggi. Contohnya seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya.
Fokus pada daerah-daerah padat ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih terasa dalam mengurangi kemacetan dan konsumsi BBM. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Kebijakan WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global.
Optimalisasi Transportasi Publik sebagai Solusi Jangka Panjang
Selain kajian Kebijakan WFH, Khozin juga melihat situasi saat ini sebagai momentum yang tepat untuk mendesain transportasi publik yang lebih baik dan efektif di berbagai daerah. Transportasi publik yang nyaman dan aman menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Ia berpendapat bahwa jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta secara optimal menggunakan transportasi publik, hal ini dapat berdampak signifikan pada konsumsi BBM. Penggunaan transportasi umum yang masif akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan.
Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam mendesain sistem transportasi umum yang menarik bagi masyarakat. Langkah ini tidak hanya efisien dalam konsumsi BBM, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara.
Sumber: AntaraNews