Revisi UU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang digelar di Kompleks Parlemen,

Kamis, 18 Sep 2025 17:20:00

dpr ri

Suasana usai sidang paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta. Jumat (24/04/2015). Sidang Paripurna yang beragendakan Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Pembahasan atas RUU. (Liputan6.com/Andrian M Tunay) (@ 2023 merdeka.com)

Revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi masuk dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan dijadwalkan untuk dibahas pada tahun 2025.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).

"Ya sampai sekarang kan makanya Undang-Undang Pori kita tetap masukkan. Bahkan 2025 dan 2026," kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Kamis (18/9).

Bob menjelaskan, RUU Polri dimasukkan Prolegnas Prioritas berkaitan dengan masuknya RUU Perampasan Aset untuk dibahas di DPR RI.

“Aparat penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan harus disiapkan untuk melaksanakan perampasan aset jika nanti RUU-nya disahkan,” kata dia.

Nantinya, Komisi III DPR RI akan membahas RUU KUHAP, dan RUU Polri, serta RUU Perampasan Aset, berdasarkan draf daftar Prolegnas Prioritas 2025 yang ditayangkan Baleg DPR.

Rencananya, pekan inj juga Baleg DPR RI bakal menggelar rapat lanjutan untuk memutuskan daftar Prolegnas prioritas untuk dibahas tahun 2025 dan tahun 2026.

Artikel ini ditulis oleh

Editor Endang Saputra

D

Reporter Delvira Hutabarat

Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset 2 tahun yang lalu

Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

RUU Perampasan Aset 2 tahun yang lalu

Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

RUU Perampasan Aset 2 tahun yang lalu

Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

RUU Perampasan Aset 2 tahun yang lalu

RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas DPR, Menteri Hukum Bakal Lapor Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.

Supratman Andi Agtas 2 tahun yang lalu

RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas Pembahasan di Baleg

RUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU PRT dan RUU MD3. Sementara.

RUU Perampasan Aset 2 tahun yang lalu

Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Revisi UU KUHAP 2 tahun yang lalu

Baleg Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Diharapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026

Saat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.

RUU Perampasan Aset 2 tahun yang lalu

Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Tax Amnesty 2 tahun yang lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Revisi UU Polri 2 tahun yang lalu

DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

RUU Perampasan Aset 2 tahun yang lalu

Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen

Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.

Revisi UU Polri 2 tahun yang lalu

Soal RUU Polri, Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres & Draf yang Beredar Tak Resmi

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Berita Puan Maharani 1 tahun yang lalu

Revisi UU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Berita Terpopuler