Respons Tegas Menko Polkam Soal Aksi Premanisme Berkedok Ormas Bikin Resah
Menko Polkam Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk melapor ke penegak hukum.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk melapor ke penegak hukum, jika menemukan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan tindak kriminalitas seperti pungutan liar atau pun pemerasan.
"Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu," kata Budi seperti dikutip dari keterangan diterima, Selasa (7/5).
Budi menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial.
"Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum," tegas mantan Kepala BIN ini.
Budi memastikan, pemerintah ingin memjamin rasa aman kepada warganya, termasuk kepada para pelaku usaha agar merasa terlindungi. Sehingga Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara," dia menandasi.
Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementarian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN serta BSSN.