Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 Capai Rp8,05 Triliun, Dukung Layanan Publik Daerah
Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan melaporkan Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 mencapai Rp8,05 triliun, menandakan distribusi dana yang merata untuk layanan publik.
Pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD). Penyaluran ini bertujuan untuk membiayai berbagai layanan publik di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Pada triwulan I tahun 2026, Realisasi TKD Sulsel mencapai angka signifikan Rp8,05 triliun. Jumlah ini merupakan sekitar 30,1 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp26,77 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Hari Utomo, menyatakan penyaluran TKD menunjukkan tren positif. Distribusi dana tersebut relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, memastikan manfaat dirasakan semua daerah.
Tren Positif Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
Hari Utomo menjelaskan bahwa proses penyaluran TKD pada awal tahun anggaran ini berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari hampir seluruh daerah yang mencatatkan realisasi mendekati pagu yang telah ditetapkan. Selisih antara realisasi dan pagu anggaran relatif kecil, menandakan efisiensi.
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tidak terpusat pada wilayah tertentu saja. Sebaliknya, penyaluran berjalan lancar dan menjangkau berbagai pelosok Sulawesi Selatan. Ini penting untuk pembangunan yang inklusif.
Dengan demikian, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaat langsung dari aliran dana tersebut secara lebih merata. Realisasi TKD Sulsel yang baik ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Distribusi Realisasi TKD di Berbagai Wilayah Sulsel
Data dari Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan menunjukkan capaian realisasi TKD yang seimbang di berbagai daerah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh provinsi.
Dari wilayah utara hingga selatan, setiap kabupaten dan kota menerima alokasi yang proporsional. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Berikut adalah rincian realisasi TKD di beberapa wilayah penting di Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026:
- Wilayah Utara:
- Kabupaten Luwu Utara: Rp300,95 miliar dari pagu Rp955,01 miliar.
- Kabupaten Luwu Timur: Rp349,77 miliar dari pagu Rp1,15 triliun.
- Kota Palopo: Rp168,07 miliar dari pagu Rp532,28 miliar.
- Kabupaten Luwu: Rp307,08 miliar dari pagu Rp986,90 miliar.
- Kabupaten Tana Toraja: Rp220,91 miliar dari pagu Rp760,06 miliar.
- Kabupaten Toraja Utara: Rp207,50 miliar dari pagu Rp742,24 miliar.
- Kabupaten Pinrang: Rp284,67 miliar dari pagu Rp907,04 miliar.
- Kabupaten Barru: Rp179,63 miliar dari pagu Rp570,93 miliar.
- Kota Parepare: Rp154,68 miliar dari pagu Rp517,35 miliar.
- Kabupaten Enrekang: Rp217,47 miliar dari pagu Rp706,68 miliar.
- Kabupaten Maros: Rp294,82 miliar dari pagu Rp918,18 miliar.
- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan: Rp296,98 miliar dari pagu Rp937,41 miliar.
- Kabupaten Gowa: Rp403,48 miliar dari pagu Rp1,27 triliun.
- Kota Makassar: Rp660,26 miliar dari pagu Rp2,03 triliun.
- Kabupaten Takalar: Rp234,20 miliar dari pagu Rp740,82 miliar.
- Kabupaten Jeneponto: Rp254,76 miliar dari pagu Rp833,41 miliar.
- Kabupaten Bantaeng: Rp178,85 miliar dari pagu Rp589,32 miliar.
- Kabupaten Bulukumba: Rp307,40 miliar dari pagu Rp964,85 miliar.
- Kabupaten Kepulauan Selayar: Rp207,81 miliar dari pagu Rp694,07 miliar.
- Kabupaten Sinjai: Rp229,30 miliar dari pagu Rp730,45 miliar.
- Kabupaten Bone: Rp561,22 miliar dari pagu Rp1,78 triliun.
- Kabupaten Soppeng: Rp213,49 miliar dari pagu Rp695,49 miliar.
- Kabupaten Wajo: Rp284,80 miliar dari pagu Rp966,49 miliar.
- Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap): Rp248,56 miliar dari pagu Rp771,06 miliar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri juga mencatat realisasi yang substansial. Realisasi dana provinsi mencapai Rp1,28 triliun dari total pagu Rp4,01 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan esensial.
AdvertisementSumber: AntaraNews