Polri Bongkar Kebocoran Rp1,26 Triliun dari BBM dan LPG Subsidi Sepanjang 2025
Nilai tersebut terdiri dari kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516,8 miliar dan LPG subsidi mencapai Rp749,2 miliar.
Bareskrim Polri bersama jajaran Polda mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi yang menyebabkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1,26 triliun. Nilai tersebut terdiri dari kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516,8 miliar dan LPG subsidi mencapai Rp749,2 miliar.
"Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," kata Nunung dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (7/4).
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Moh. Irhamni, mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.
"Sepanjang tahun 2025, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 568 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 568 tempat kejadian perkara, dengan jumlah tersangka sebanyak 583 orang yang tersebar di 33 provinsi," ungkap Irhamni.
"Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa," sambungnya.
Memperkuat Langkah Strategis
Jenderal bintang satu ini menegaskan, Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.
"Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal," tegasnya.
Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.
Dukung Asta Cita Presiden
Selain itu, pengungkapan ini juga dalam rangka mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan.
Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Langkah ini mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.
Nunung menyebut, dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
"Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” sebutnya.
"Kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," katanya.