PDIP Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Mendalam Proyek Kereta Cepat Whoosh
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya sedang mempelajari masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya sedang meneliti masalah yang muncul dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dikenal juga sebagai Whoosh. PDIP telah menugaskan fraksinya di DPR untuk melakukan kajian yang mendalam.
"Kami sudah menugaskan fraksi termasuk Pak Haris Turino untuk melakukan kajian-kajian itu dan menyampaikan sikap," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/10/2025). Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk menutupi utang proyek yang mencapai Rp 116 triliun.
Hasto menegaskan bahwa PDIP ingin memahami dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, fraksi PDIP telah menugaskan Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, untuk melakukan kajian dan memberikan sikap.
"Karena ini kan berkaitan dengan data, berkaitan dengan bagaimana kelayakannya, bagaimana perbandingannya, di dalam proses itu, sehingga nanti Pak Haris Turino akan menanggapi," ucap Hasto.
Purbaya menolak penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar proyek kereta cepat Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurut Purbaya, Danantara, yang menerima dividen yang cukup besar, dapat menanggung utang proyek tersebut. Ia menjelaskan bahwa dividen yang diterima Danantara diperkirakan mencapai Rp 80 hingga 90 triliun setiap tahunnya.
"Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp 80 - 90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat," kata Menkeu Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Utang Whoosh yang harus dilunasi adalah sebesar Rp 2 triliun setiap tahunnya. Purbaya menambahkan bahwa Danantara akan mempertimbangkan usulan yang disampaikannya. Dalam kesempatan lain, saat berada di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ia menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menggunakan APBN dalam membayar utang Whoosh diambil karena sumber pembayaran proyek kini berasal dari BUMN holding investasi, bukan langsung dari kas negara.
Purbaya menjelaskan bahwa dividen dari perusahaan milik negara yang sebelumnya disetorkan ke APBN kini telah dialihkan ke BPI Danantara. Dengan demikian, tidak ada beban utang kereta cepat yang perlu ditanggung oleh APBN.
"Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tapi Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana," ujar Purbaya.