Pakar Soroti Pentingnya Penguatan Tata Kelola Indonesia untuk Rantai Pasok Global
Pengamat hubungan internasional menyoroti urgensi penguatan tata kelola Indonesia demi posisi strategis dalam rantai pasok global. Apa saja langkah krusial yang harus diambil agar Indonesia makin kredibel?
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya Indonesia memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan. Langkah ini krusial untuk meningkatkan posisi negara dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif. Peningkatan kualitas tata kelola akan berdampak langsung pada kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.
Rezasyah menyampaikan pandangannya kepada ANTARA pada hari Sabtu, menanggapi potensi keikutsertaan Indonesia di G20. Keikutsertaan ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat posisi strategis negara dalam dinamika ekonomi global. Fokus utama adalah membangun fondasi yang kuat, bukan hanya citra semata.
Menurutnya, kunci utama terletak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga harus meyakinkan komunitas internasional tentang komitmennya terhadap transformasi digital. Ketahanan UMKM menghadapi gejolak ekonomi global menjadi bukti nyata kesiapan digitalisasi.
Fondasi Kredibilitas dan Investasi Asing
Teuku Rezasyah menggarisbawahi bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bukan sekadar upaya membangun citra, melainkan fondasi kredibilitas. Dengan IPM yang tinggi, Indonesia akan lebih dipercaya oleh mitra global. Hal ini penting untuk menarik perhatian dan investasi dari berbagai negara yang mencari stabilitas.
Selain itu, Indonesia perlu menunjukkan keterbukaan terhadap investasi asing, baik yang padat karya maupun padat modal. Kedua jenis investasi ini sangat dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Investasi akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di berbagai sektor industri.
Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius tersebut memerlukan dorongan mobilitas ekonomi ratusan juta penduduk secara simultan. Ini berarti peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Penguatan tata kelola Indonesia akan memastikan investasi ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Komitmen Indonesia terhadap transformasi digital menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola. Rezasyah menyatakan, "Indonesia harus meyakinkan komunitas internasional bahwa negara ini mendukung transformasi digital, yang tercermin dari ketahanan UMKM menghadapi gejolak ekonomi global." Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya wacana, tetapi telah terbukti dalam praktik.
Laman resmi Kementerian PAN-RB mencatat, OECD telah mengeluarkan Rekomendasi OECD 2024 mengenai pelayanan administrasi publik berpusat pada manusia. Rekomendasi ini mencakup visi strategis, nilai, dan hak melalui reformasi layanan publik. Ini termasuk penetapan dasar hukum dan fondasi penyampaian layanan publik, serta infrastruktur digital yang memadai.
Indonesia berkomitmen untuk memperkuat tata kelola dengan mengadopsi standar OECD melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh. Digitalisasi layanan, transparansi, dan integritas menjadi pilar utama reformasi ini. Upaya ini juga bertujuan untuk menutup celah koordinasi lintas lembaga, meningkatkan efisiensi, serta membangun kepercayaan publik dan investor.
OECD juga menekankan pentingnya pengukuran kualitas layanan dan peningkatan partisipasi pengguna melalui survei. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sumber: AntaraNews