Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Aktivis dan Pemengaruh Kritis
Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas serangkaian aksi teror yang menimpa sejumlah aktivis dan pemengaruh. Teror ini terjadi usai mereka melontarkan kritik terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir November 2025. Pigai menekankan pentingnya mengungkap motif di balik tindakan intimidasi ini serta mengidentifikasi para pelakunya.
Insiden teror yang menargetkan individu-individu kritis ini mencakup berbagai bentuk intimidasi, mulai dari pengiriman bangkai ayam hingga percobaan pelemparan bom molotov. Para korban teror mengaku tindakan ini merupakan respons atas pandangan mereka mengenai respons pemerintah terhadap bencana alam. Kasus ini menyoroti perdebatan tentang batas-batas kebebasan berpendapat di ruang publik.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, Pigai mengapresiasi hak kebebasan berpendapat, termasuk bagi para pemengaruh, sebagai bagian dari surplus demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan agar kritik disampaikan secara hati-hati dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau menyerang kehormatan individu maupun institusi. Pemerintah berkomitmen menjaga ruang demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Seruan Menteri HAM Usut Tuntas Teror Aktivis dan Pemengaruh
Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas maraknya teror yang menimpa para pemengaruh. Ia menekankan pentingnya mengetahui motif dan siapa dalang di balik aksi-aksi intimidasi ini. Penyelidikan menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi para korban teror.
Pigai juga menyampaikan apresiasinya terhadap siapa pun, termasuk pemengaruh, yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan kritik. Menurutnya, saat ini Indonesia menikmati surplus demokrasi, di mana hak berpendapat dijamin tanpa hambatan. Oleh karena itu, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut.
Meskipun demikian, Pigai mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam berpendapat di tengah kebebasan yang ada. Ia menyoroti bahwa kritik yang disampaikan terkadang bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu atau institusi. Menteri HAM juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi tersebut untuk berpura-pura menjadi korban demi menaikkan popularitas atau memicu gangguan kehormatan interpersonal.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Pigai juga meminta para pemengaruh agar tidak serta-merta membingkai pemerintah sebagai pelaku saat menyampaikan kritik. Hal ini karena belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab atas bencana di Sumatera tanpa penyelidikan hukum yang jelas.
Pentingnya Kritik Bertanggung Jawab dan Rasionalitas Publik
Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti bahwa kebebasan berpendapat seringkali diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat. Praktik ini mencakup serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat. Pola pikir semacam itu dapat menyesatkan publik dan merusak kualitas diskusi.
Oleh karena itu, Pigai mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir tersebut. Ia mendorong publik untuk tetap bersikap rasional dan objektif dalam menilai informasi, terutama yang beredar di media sosial. Sikap kritis yang berbasis fakta sangat diperlukan untuk menjaga integritas ruang digital.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Pigai menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Pemerintah telah menjalankan dua tahap utama, yaitu tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat terdampak. Presiden bahkan disebut hampir setiap minggu mengunjungi daerah terdampak.
Menteri HAM menolak keras segala upaya pembingkaian (framing) yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terjadi teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah. Pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis, namun kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas.
Kronologi Teror yang Menimpa Aktivis dan Pemengaruh Kritis
Sebelumnya, sejumlah kreator konten atau pemengaruh telah menjadi korban ancaman dan teror di kediaman pribadi mereka. Di antara mereka adalah Ramon Dony Adam alias DJ Donny, Sherly Annavita, dan Chiki Fawzi. Para individu ini mengaku mendapat teror setelah menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera oleh pemerintah.
DJ Donny melaporkan teror yang terjadi di rumahnya oleh orang tidak dikenal, yang sudah terjadi dua kali. Pada Senin (29/12), ia menerima pengiriman bangkai ayam, dan pada Rabu (31/12) dini hari, terekam di CCTV ada orang melempar molotov ke rumahnya. Insiden ini menunjukkan tingkat ancaman yang serius terhadap para pengkritik.
Sementara itu, Sherly Annavita mendapati mobilnya dicoret-coret oleh orang tidak dikenal, yang juga merupakan bentuk intimidasi. Chiki Fawzi, di sisi lain, menerima ancaman melalui jalur digital. Berbagai modus teror ini menunjukkan pola sistematis untuk membungkam suara-suara kritis.
Selain para pemengaruh, Greenpeace Indonesia juga melaporkan bahwa salah satu aktivisnya, Iqbal Damanik, turut mendapat ancaman teror di rumahnya. Teror tersebut berupa pengiriman bangkai ayam disertai pesan bernada ancaman yang tertulis pada secarik kertas, berbunyi: "Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu. Mulutmu harimaumu." Pesan ini mengindikasikan upaya pembungkaman yang menargetkan keluarga aktivis.
Sumber: AntaraNews