Mendagri Soroti Banyak Honorer Timses Kepala Daerah: Datang Jam 8 Pulang Jam 10
Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti banyaknya tenaga honorer 'titipan' atau berasal dari tim sukses kepala daerah terpilih.
Tito mengaku tidak mempersoalkan jika yang honorer adalah tenaga kompeten seperti guru dan tenaga kesehatan, namun menurutnya kebanyakan yang direkrut tidak berkompeten bahkan baru datang jam 8 dan pulang jam 10.
"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Yang mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses, dimasukkan di sana, datang jam 8 pulang jam 10. Jadi beban (APBD)," kata Tito dalam rapat Komisi II DPR, Senin (8/6).
Oleh karena itu, ke depan, pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.
"Opsinya adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," kata Tito.
Soroti Jumlah Tenaga non-ASN
Apalagi, Tito menyoroti kini jumlah tenaga non-ASN menumpuk dan belakangan memunculkan tuntutan agar mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau aparatur sipil negara (ASN).
"Setelah menumpuk, mereka minta kepastian untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi ASN. Terus ramai demo-demo sehingga akhirnya diakomodasi," kata dia.
"Tolong jangan ada lagi penambahan honorer karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan menjadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu," pungkasnya.