Kemenkum NTT Harmonisasi Ranperda Manggarai Timur, Perkuat Kepastian Hukum Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur baru-baru ini menggelar proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kegiatan ini berfokus pada Ranperda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat landasan kepastian hukum di wilayah tersebut.
Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba. Proses krusial ini dilaksanakan di Kupang, Kamis, sebagai bagian integral dari pembentukan regulasi daerah. Kehadiran Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, turut menandai komitmen pemerintah daerah.
Silvester Sili Laba menegaskan bahwa harmonisasi adalah tahapan vital dalam memastikan setiap rancangan peraturan disusun secara tepat dan relevan. Langkah ini juga krusial agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seluruh upaya ini bertujuan untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas.
Pentingnya Harmonisasi dalam Pembentukan Regulasi Daerah
Proses pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan merupakan langkah esensial untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan. Tujuannya adalah agar Ranperda menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kerangka hukum nasional. Ini memastikan konsistensi dan integritas sistem hukum.
Dalam proses harmonisasi Ranperda Manggarai Timur, tim perancang melakukan telaah menyeluruh terhadap tiga aspek utama. Aspek-aspek tersebut meliputi prosedural, substansi, dan teknik penyusunan. Ketiga tolok ukur ini sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi Ranperda.
Telaah mendalam terhadap aspek-aspek tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa rancangan peraturan daerah dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa Ranperda mampu memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Kemenkum NTT Dorong Produk Hukum Berkualitas
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus Bureni, turut mendampingi dalam rapat tersebut. Mereka bersama jajaran perancang lainnya memberikan masukan teknis. Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan dalam menghasilkan regulasi yang mumpuni.
Yunus Bureni mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang dinilai telah menyusun Ranperda sesuai ketentuan prosedural. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa masih diperlukan beberapa penyempurnaan teknis. Hal ini bertujuan agar regulasi lebih siap diterapkan dan memenuhi standar kualitas peraturan perundang-undangan.
Melalui proses harmonisasi Ranperda Manggarai Timur ini, Kanwil Kemenkum NTT berharap dapat terwujud produk hukum daerah yang berkualitas. Ranperda diharapkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini akan memberikan kepastian hukum, menciptakan ketertiban umum, meningkatkan ketenteraman, dan memperkuat pelindungan masyarakat secara efektif.
Harapan besar juga disematkan agar Ranperda yang dihasilkan nantinya mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di Manggarai Timur. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews