Hasan Nasbi Jamin Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Besar pada Rakyat: Tidak Ada PHK!
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi," kata Hasan Nasbi.
Pemerintah dan DPR tengah membahas satuan anggaran yang terdampak efisiensi. Tak jarang kementerian atau lembaga yang mengaku kekurangan anggaran di parlemen.
Bahkan, akibat efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, heboh sejumlah lembaga yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Terkait hal ini, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, tidak ada PHK pegawai honorer karena efisiensi anggaran. Hasan menyebut, bisa saja yang terjadi ada karyawan kontrak yang masa kerjanya habis, lalu tidak diperpanjang.
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," tegas Hasan, Kamis (13/2).
Prabowo Detil Pelototi Anggaran
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan.
Termasuk, saat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN. Bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," jelas Hasan.
Hasan menjelaskan, Prabowo menemukan cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Dia menuturkan belanja-belanja seperti pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis hingga perjalanan dinas tidak ada masalah apabila dihilangkan.
"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tuturnya.
Tak Ganggu Layanan Publik
Dia juga meluruskan soal pemberitaan yang membingkai bahwa efisiensi kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.
Hasan menilai beberapa institusi pemerintah salah menanfsirkan instruksi Prabowo soal efisiensi anggaran.
"Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," ujar Hasan.
Menurut dia, Prabowo berkomitmen menjadikan Indonesia lebih baik dan masyarakat lebih produktif. Untuk itu, kata Hasan, belanja negara yang harus punya manfaat bagi masyarakat.
"Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," pungkas Hasan.